banner 728x250

Kejari Nabire Optimalkan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha

Kejari Nabire Optimalkan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha

banner 120x600
banner 468x60

 

 

banner 325x300

Lensapapua, Nabire – Upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (JKN) terhadap pekerjanya, BPJS Kesehatan Cabang Biak dalam hal ini Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan bersinergi bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nabire dan Pengawas Tenaga Kerja Wilayah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pemeriksaan bersama terhadap 21 badan usaha di Kabupaten Nabire, di Kantor Kejaksaan Negeri Nabire, Selasa (13/09).

“Masih terdapat beberapa badan usaha atau pemberi kerja yang belum optimal mendaftarkan seluruh pekerjanya, serta melakukan pembayaran iuran secara rutin.  Pemeriksaan ini juga untuk memastikan dapat memberikan data yang lengkap kepada pemeriksa,” ujar Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Sri Rejeki.

Terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan pada 21 badan usaha yang diundang dengan indikasi belum mendaftarkan semua pekerjanya dan selisih upah terlapor, antara lain terdapat 366 pekerja badan usaha patuh lengkap menyerahkan data yang siap untuk ditambahkan sebagai peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU). Selain itu ditemukan juga selisih upah terlapor dan akan dilakukan penyesuaian di bulan Oktober 2022. Lalu ada tiga badan usaha patuh bayar iuran, serta temuan tunggakan iuran terhadap beberapa badan usaha dan berkomitmen untuk membayarkan iuran yang tertunggak secepatnya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nabire, Yang Melva Rian menegaskan selalu bersedia bekerja sama dalam pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha.

“Kami selalu siap untuk bersama melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha yang berada Kabupaten Nabire agar terjadi peningkatan kepatuhan memenuhi kewajibannya, baik dalam hal mendaftarkan seluruh pekerjanya, maupun pembayaran iuran, sehingga pekerjanya mendapatkan kesejahteraan pekerjanya dalam program JKN untuk jaminan pelayanan kesehatan,” tegas Rian.

Terdapat tiga badan usaha yang tidak menghadiri kegiatan pemeriksaan ini, maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan yang dijadwalkan kembali.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.