Lensapapua, Biak – Papua Coruption Watch (PCW) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Papua, di Kabupaten Biak Numfor, dalam rangka pencegahan korupsi di Tanah Papua.
Kegiatan tersebut berlangsung selama 1 hari pada Selasa (07/09/2021). Dalam kegiatan ini PCW bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, pihak kademisi tentang sistem pengelolaan keuangan. Dengan melibatkan 50 peserta, baik dari OKP, LSM, Tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah terkait.
Menurut Koordinator PCW, Hasbi Sueb, pengawasan penggunaan dana Otsus yang ada di Provinsi Papua merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu PCW turut melakukan pengawasan dan memberi edukasi terhadap penggunaan dana otsus yang ada di Provinsi Papua.
“Untuk itu diperlukan suatu pengawasan serta edukasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penggunaan dana ini di lapangan, agar tidak terjadi kesalahan penggunaan ataupun penyelewenangan. Apalagi sekarang dengan sistem online maka ini benar-benar harus kita kawal terus agar penyaluran dana bisa berlangsung dengan baik dan benar serta tepat sasaran,” tuturnya kepada media, Senin (06/09/2021).
Melalui Bimtek tersebut maka akan memberikan pemahaman kepada kepala kampung, maupun lembaga-lembaga lain, yang mendapatkan bantuan sosial atau bantuan dari pemerintah dalam pengelolaan dana, agar bisa lebih transparan sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“Bimtek ini kita laksanakan, dengan harpan pengelolaan dana Otsus bisa sesuai dan berjalan dengan baik, sehingga itu dapat dipertanggung jawabkan, apalagi dengan menggunakan aplikasi online, maka harus dipelajari secara benar supaya aman dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, inilah mengapa kami dari PCW harus melakukan bimtek itu,” kata Hasbi Sueb.
Hasbi Sueb juga mengambil contoh tentang pelaksanaan PON XX di Papua yang menjadi perhatian semua pihak, karena menggunakan sejumlah dana yang sangat besar. Untuk itulah bimtek ini perlu dilaksanakan dengan harapan pengolahan dana PON XX Papua bisa di awasi agar bisa berjalan dengan baik dan benar, harus sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Misalnya kalau ada proyek seperti venue, harus ditenderkan secara terbuka dan memanfaatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada dipemerintah, ULP ini harus dimanfaatkan karena ini merupakan lembaga resmi pemerintah, yang harus melakukan tender-tender tersebut. Harapan PCW, pelaksanaan PON ini bisa berjalan dengan baik, pengelolaan dananya sesuai mekanisme, sehingga tidak terjadi berbagai masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari,” pungkasnya.
