Jaga Mutu Layanan FKTP, BPJS Kesehatan Biak Gelar Utilization Review

Lensapapua,Nabire – Sebagai bentuk komitmen menjaga pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor bersama Dinas Kesehatan menggelar pertemuan Utilization Review (UR) pelayanan primer dengan Puskesmas se-Kabupaten Nabire, Rabu (17/03).

Tujuan dari pertemuan ini adalah mendapatkan gambaran tingkat ultilisasi dari setiap FKTP, memberikan umpan balik hasil pelayanan kepada FKTP di wilayah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Biak dan menentukan rencana aksi atau solusi terhadap kendala yang di hadapi FKTP dalam pemberian pelayanan kesehatan.

“Kami dari Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang selalu terjaga dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Nabire maupun fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kembali kualitas pelayanan kesehatan. Pada kegiatan UR ini merupakan kesempatan yang bagus untuk para dokter maupun petugas kesehatan yang terlibat untuk menyampaikan keluhan maupun pendapatnya, karena kita paham, terkadang banyak kendala yang terjadi di lapangan,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Ari Rumainum.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Budi Sukwara juga menyampaikan bagaimana upaya-upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh petugas fasilitas kesehatan dan Dinas Kesehatan yang telah membuahkan hasil.

“Kerja keras memang tidak mengkhianati hasil, disini dapat dibuktikan dengan melihat bagaimana target angka rujukan yang dicapai oleh Kabupaten Nabire bisa menyentuh angka 14% yang mana ditargetkan oleh pusat adalah 15%, pencapaian ini merupakan pencapaian terpuji atau sangat baik,” timpalnya.

Pada diskusi kegiatan UR dipaparkan juga hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan yang menaungi petugas fasilitas kesehatan Kabupaten Nabire, untuk bisa terus melakukan perbaikan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan.

“Dinas kesehatan akan terus mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada seperti menerbitkan Surat Keputusan khusus penetapan petugas P-Care dan juga mencoba menerima tantangan untuk dapat memberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) tenaga medis yang belum memiliki sampai bulan April 2021,” tutur Ari.

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.