MANOKWARI, lensapapua – Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan mengatakan, Pemerintah Daerah harus mendata semua masyarakat yang belum memiliki kartu jaminan sosial kesehatan, supaya bisa dipastikan berapa jiwa yang telah terdaftar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, dimana BPJS dapat bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, SDM, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Demikian hal ini dituturkan Gunernur Papua Barat pada pembahasan pertemuan antara BPJS Regional Papua dan Papua Barat, bersama Gubernur Papua Barat di Mansinam Beach hotel Manokwari, Kamis (15/06/2017).
Mengingat program ini salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, diharapkan kementerian dan lembaga dapat memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan untuk mewujudkan universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019 mendatang.
“Jika data tersebut sudah ada dan diterima maka, pihak BPJS akan menindaklanjuti ke masing-masing kabupaten/ kota untuk mengecek data tersebut, agar semua merata nantinya, “Ujar Mandacan.
Untuk masyarakat yang belum mendapat kartu BPJS kesehatan akan diurus dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota supaya meringankan masyarakat untuk mendapat kesehatan yang layak.
“Setelah data diterima, BPJS akan mempresentasikan kepada kami Pemerintah untuk mencocokan data supaya Pemerintah dapat mengetahui data yang telah diakomodir BPJS, dan mana yang belum terekap agar cepat diselesaikan,”Tukasnya.
Hal ini mengingat agar dalam pertemuan para Bupati/ Walikota, hal ini akan segera dibahas kembali dan disiasati dengan bijak. Agar bagi masyarakat yang belum kebagian kartu BPJS menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kedepan, khususnya bagi mereka yang tergolong tidak mampu dan miskin.
Adapun dari pertemuan ini pihak BPJS Regional Papua dan Papua Barat mengharapkan semua program pelayanan mereka dapat ditindaklanjuti, dan menjadi poin penting bersama dalam peningkatan sumberdaya pelayanan kesehatan. (ian)
