e-Dabu PBPU BP Pemda Memudahkan Pendataan Peserta JKN-KIS Kabupaten Supiori

Lensapapua,Biak – Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang berkomitmen mendaftarkan penduduknya sebagai peserta JKN-KIS melalui integrasi jaminan kesehatan daerah ke Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan pun telah mengembangkan sebuah aplikasi yakni Elektronik Data Badan Usaha Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (e-Dabu PBPU BP Pemda).

Saat ditemui pada Rabu, (31/03), Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor Sri Rejeki menyampaikan, melalui aplikasi e-Dabu PBPU BP Pemda ini nantinya akan mempermudah dan mempercepat pemerintah daerah dalam proses pendaftaran peserta JKN-KIS yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Aplikasi e-Dabu PBPU BP Pemda ini dibuat untuk mempermudah proses pendaftaran peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Setelah penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, tahap selanjutnya pihak Pemda akan menunjukkan Person In Charge (PIC) dan akan melakukan sosialisasi terkait penggunaanya,” ujar Sri.

Dalam aplikasi e-Dabu PBPU BP Pemda ini nantinya juga dilengkapi berbagai macam fitur yang juga bisa mempermudah proses tahapan pendaftaran dari awal hingga akhir, seperta pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bisa melihat calon peserta yang akan didaftarkan apakah sudah terdaftar dalam sebagai peserta atau belum dan fitur cetak kartu secara mandiri.

Setelah menandatangani pakta integritas e-Dabu PBPU BP Pemda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, Marinus Maryar mengungkapkan agar tercapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Kabupaten Supiori, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi salah satunya kepemilikan JKN-KIS.

“Program JKN-KIS ini sangat bermanfaat besar, tidak cuma untuk diri saya pribadi namun masyarakat secara umum. Melalui JKN-KIS ini, masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan kesehatan baik di puskesmas maupun akses rujukan di rumah sakit, lokal maupun provinsi bahkan ke daerah-daerah lain, tidak mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Dabupaten Supiori akan terus berupaya untuk melakukan penataan ulang melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk mendata masyarakat-masyarakat kita yang belum di data untuk memperoleh JKN KIS,” terang Marinus.

Di akhir wawancara, Marinus menambahkan semua perencanaan itu tidak dapat terealisasikan dengan baik tanpa campur tangan pemda dan instansi terkait sehingga diharapkan komunikasi yang benar dan terbuka sangat diperlukan di sini.

”Setelah menunjuk PIC e-Dabu PBPU BP Pemda Kabupaten Supiori, ke depannya akan direncanakan pertemuan khusus untuk sosialisasi Program JKN-KIS antara BPJS Kesehatan dan instansi-instansi. Hal ini agar masyarakat Supiori dari 38 kampung yang masih belum bisa mengakses fasilitas kesehatan yang memadai bisa terlaksana sesegera mungkin sejalan dengan mandat dasar dari Program JKN-KIS itu sendiri,” tuturnya.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.