MANOKWARI, – Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat menggelar Bimtek peningkatan mutu layanan rehabilitasi bagi petugas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah. Acara yang diikuti oleh 20 peserta dari petugas lembaga instansi pemerintah ini digelar di Billy Hotel, Jl. Merdeka Manokwari, selasa (5/12) pagi.
Kepala BNNP PB Brigjen Pol. Drs. Untung Subagyo dalam sambutannya sekaligus sebagai pemateri dalam kegiatan itu mengatakan, memahami bahwa rehabilitasi memiliki arti yang sangat penting dalam memulihkan korban penyalahguna narkoba, dan juga merupakan upaya pemerintah dalam menyelamatkan generasi bangsa dari pengaruh buruk narkoba, sehingga dapat dikatakan peran rehabilitasi sangat menentukan bagaimana negara memulihkan generasi yang sudah dirusak oleh narkoba. karena penyalahguna narkoba dan Zat adktif golongannya perlu komitmen bersama Pemerintah menangani secara komprehensif melalui pencehahan, pemberantasan, dan rehabilitasi skala berjenjang. Sehingga pemulihan korban dan kembali dilingkungan maayarakat, dan keluarga adalah hal tugas bersama.
” Kegiatan Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan petugas terapi dalam melaksanakan layanan Non TC maupun OSC, dan pendalaman form asessment yang akan digunakan oleh rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan asessment bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Sehingga terkait hal ini adalah tugas bersama,” ujar Kepala BNNP Untung Subagyo.
Dikatakannya, dalam rangka memberi layanan rehabilitasi yang baik kepada masyarakat, BNNP PB telah berupaya meningkatkan mutu layanan, baik secara sistem maupun sumber daya manusia yang berkecimpung secara langsung dengan dunia adiksi, sehingga dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan para petugas lembaga rehabilitasi dapat mengoptimalkan layanan rehabilitasi berkesinambungan untuk pemulihan para korban penyalahgunaan narkoba.
” Bimtek ini bertujuan kepada para peserta agar dapat berkomitmen dan mendukung upaya pemulihan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba tersebut secara ikhlas dan konsisten, terutama di instansi lingkungan kerjanya,” ujarnya.
Hal ini juga dalam menjaring komitmen bersama melalui lembaga – lembaga pemerintah bidang kesehatan khususnya dapat mewujudkan keseriusan pemerintah daerah mendukung terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika di setiap daerah kabupaten/ kota se provinsi Papua Barat. (ian)