Lensapapua – Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru memberi presiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Papua Barat, yang telah melakukan berbagai terobosan dalam rangka mengamankan tindaklanjut asset kendaraan dinas yang dimiliki para pejabat di daerah ini. Terutama bagi mereka (pejabat) yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu, ujarnya, Senin (12/08-2019) di Aimas.
“Jika, selama ini ada pejabat yang memiliki 2 atau 3 kendaraan dinas ini berarti yang dipakai pejabat tersebut hanya satu unit mobil dinas saja. Dan selebihnya harus segera dikembalikan,” tegasnya.
Bahkan saya sendiri memiliki rumah dinas dan 2 sepeda motor, dimana satu kendaraan telah rusak berat. Sedangkan satunya motornya lagi saya kasih ada salah satu guru bertugas di Kampung Klasari, Distrik Moisegen waktu saya menjabat sebagai Kabid Anggaran pada BPKAD waktu itu.
Dengan adanya aturan baru itu saya harus kembalikan. Termasuk rumah dinas selama ini dipakai oleh saudara saya untuk segera dikembalikan, aku Kamuru.
Selain itu, saya juga memberi apresiasi kepada mantan Bupati Sorong Dr. Stepanus Malak juga telah kembalikan satu unit mobil. Hal seperti ini menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada kita sekalian, jelas Bupati Sorong.
Dengan adanya pengembalian sejumlah mobil dinas tersebut, sehingga garasi yang ada di sekitar belakang Kantor Pemkab Sorong menyimpan sekian banyak kendaraan.
Sebenarnya garasi itu dibuat untuk bus sekolah saja. Dengan sekian banyak kendaraan yang ada sekarang ini akan berpengaruh keluar masuknya bus saat menjalankan aktivitas pelayanan bagi siswa sekolah.
“Kita harus bersyukur kepada pihak KPK yang melakukan berbagai terobosan untuk menertibkan asset kendaraan dinas. Kalau tidak demikian akan sulit bagi kita dalam rangka penertiban asset,” tandasnya.
Salah satu contoh nyata, seperti mobil Hilux yang pernah kita serahkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Sorong dalam rangka mendukung tugas operasional pengurusan sertifikat tanah bagi sejumlah tempat ibadah menuai kesulitan, karena pejabat lama BPN tak berniat untuk kembalikan.
Bahkan pergantian sekian pejabat di instansi tersebut, mobil itu juga enggan dikembalikan ke dinas.
Namun, dengan hadirnya KPK di Kabupaten Sorong baru-baru ini, pejabat baru BPN disuruh menelpon ke pejabat tersebut, dan langsung reaksi dari pak Coki (KPK) berbicara langsung dengan mantan pejabat BPN, akhirnya dalam waktu sesingkat itu kendaraan langsung dikembalikan, aku Kamuru.
“Jadi, KPK sebagai obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit,”tambahnya.
Penertiban asset ini bukan saja kendaraan dinas. Termasuk asset lain seperti perumahan dinas Pemda untuk segera ditertibkan, sehingga semuanya bisa didata secara baik di Bidang Aset, BPKAD, harapnya. (Red/rim)
