Lensapapua – Pemerintah Kabupaten Sorong selenggarakan giat “Penguatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (FTL) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi Skala Individual Pedesaan Kabupaten Sorong. Rabu (28-12/22)
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso, S.Sos. MM,. Dalam sambutannya menjelaskan, hari ini adalah peningkatan kapasitas, artinya orang tua hadir untuk memberikan edukasi pendampingan penanganan program sanitasi pedesaan di lima kampung.
Sesuai penyampaian kepala dinas perumahan, bahwa kegiatannya sudah berjalan, tentunya ini harus butuh pengelolaan manajemen yang terintegrasi dan OPD terkait sebagai penanggung jawab dalam hal ini dinas perumahan.
“Kita berharap ke depan kebijakan sebuah program itu tidak boleh kata kerja parsial, tapi harus terintegrasi dan kolaborasi supaya asas-asas manfaat, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip standar dalam pengelola setiap kegiatan yang bersumber dari APBN,’ kata Yan Piet Mosso.
Sesuai prosedur yang ada tapi yang penting adalah harus berkualitas, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan dan kualitas atas manfaat pentingnya di kedepan kan apalagi dibulan Desember ini.
Program-program pembangunan perumahan maupun sanitasi yang terikut di dalam bagian dari program terintegrasi ke depan, selain sudah ada kampung-kampung yang sudah terbangun, lalu program ini mengikuti tetapi ada program yang kita merelokasi-lokasi baru programnya terintegrasi kolaborasi.
Dengan metode terkait misalnya pembangunan perumahan sanitasi, air bersih, infrastruktur kelistrikan, infrastruktur telekomunikasi, olahraga sudah ada lapangan basket, lapangan bola voli, kios telekomunikasi, supaya kita jadikan model sebagai kampung modern kedepannya.
Ada beberapa lokasi lahan yang mau diolah dengan kebijakan yang harus pro atau berpihak kepada rakyat, rakyat harus bisa merasakan manfaat dengan fasilitas yang tersedia, supaya masyarakat dapat merasa bahwa negara itu hadir untuk rakyat.
Orang Papua selalu mengatakan bahwa kami bosan jenuh bergabung dengan NKRI, padahal negara ini sangat baik sekali, yang tidak sekolah di SD kelas 2 pun juga dikasih kerja, yang tidak punya ijazah pun juga dikasih kerja.
Negara Indonesia begitu besar dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tetapi Indonesia begitu menjangkau sampai di poso-pelosok, pulau, pegunungan, lembah.
Pemimpin negara itu harus punya komitmen, rakyat harus nikmati manfaatnya. Masyarakat bilang OTSUS gagal negara itu gejala APBN negara itu bicara dan daun dan lain sebagainya kita harus lakukan itu kita punya komitmen untuk hadirkan negara di tengah-tengah negara melihat merasakan manfaatnya itu selalu dalam narasi mereka bahwa 70 tahun sudah kita dengan negara ini apa yang kita dapat,
Padahal berbagai kebijakan pemerintah begitu banyak dengan golongan darah yang besar program yang begitu ribuan tetapi komitmen pimpinan kepala daerah dan seluruh pembantu-pembantunya tidak pernah bahkan ada tetapi komitmennya itu yang selalu antara langit dan bumi.
Negara sudah melakukan banyak hal tetapi selalu saja kita mengatakan belum kampung itu kan negara yang bangun penduduk punya identitas KTP negara yang dikeluarkan negara sudah kasih aparat kampung juga dikasih honor lagi dikasih jabatan lagi 6 tahun lagi untuk mereka harus punya stempel itu pakai Garuda pimpinan.
Selain memberikan arahan, juga supaya dapat mengubah mindset, kompetensi, sumber daya yang kita miliki serta kemampuan kita, kemudian niat motif yang positif yang mau ingin untuk membangun, melakukan sesuatu yang memberi dampak manfaat bagi orang banyak.
Yang berikut perencanaan harus berbasis data, kita harus belanja masalah dulu, identifikasi masalah baru nanti akan menjadi tabulasi data, yang kita sediakan bahwa Kabupaten Sorong memiliki 200 lebih yang prioritas.
Untuk sanitasi nanti ke depan lagi kalau misalnya ada perubahan karena kondisi sistem di lapangan itu kemiringan atau basah atau gunung atau aspirasi masyarakat yang lain itu harus bikin di dalam rapat revisi perubahan berita acara dituangkan dan disampaikan.
Para kepala distrik, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup kedepan agar membuat Perda (Peraturan daerah) pembangunan perumahan sekarang sudah kumuh, dengan sumur yang dekat cuma satu meter, dari sisi kesehatan itu tidak boleh, harus diatur jaraknya paling tidak 5 meter minimal 10. red
