Rekrutmen CPNS dan PPPK Akan Diumumkan MenPAN/RB

Dr. Bima Haria Wibisana. Didampingi wakil bupati Sorong Suko Harjono.

Lensapapua–  Kepala Badan Kepegawaan Negara (BKN) Dr. Ir. Bima Haria Wibisana. S. M.SIS.,  mengemukakan, untuk detail formasi penerimaan PPPK (pegawai pemerintah dengan  perjanjian kerja) serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 nanti akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB).

 

Demikian keterangan pers, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, usai kegiatan Penyerahan Award Katetgori I Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun kepada Pemkab Sorong dan Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara, yang berlangsung di aula Inspektorat Kabupaten Sorong di kilometer 24 Aimas, Selasa (16/3-2021).

 

“Khusus untuk Papua dan Papua Barat harus diselesaikan dulu apa yang belum terselesaikan sejak 2011 dan 2012 sampai sekarang belum terselesaikan, dan bahkan menimbulkan masalah. Karena dulu-dulu belum terselesaikan,  akhirnya muncul formasi baru lagi, dan yang dikuatirkan seperti itu lagi kembali terjadi,” jelas Bima.

 

Soal formasi dari setiap daerah tergantung bagaimana maunya. Namun, terkadang hal seperti itu ada yang nggak mau, malah mereka maunya berbarengan.

 

Kalau kompak ya boleh-boleh saja. Tetap nanti  kami bicarakan dengan gubernur, apakah boleh sendiri-sendiri untuk formasi penerimaan, baik PPPK dan CPNS,  dan terkadang pak gubernur maunya kompak, katanya.

 

Apabila gubernur sampaikan setiap kabupaten formasinya dilakukan sendiri-sendiri, ya nanti kita berikan.

 

Kalau soal penggajian bagi PPPK di tahun anggaran 2021 memang  pemerintah pusat,  melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 19 triliun.

 

Apakah cukup atau tidak cukup tentu tergantung hitungan berapa jumlah pegawai yang akan direkrut. Mudah-mudahan, cukup.

 

Jadi, untuk hitungan-hitungan seperti itu mulai Januari 2021 ini.  Misalnya, penerimaan PPPK pada Juni nanti, maka anggaran yang akan digunakan separuh dari itu saja.

 

Soal alokasi melalui DAU untuk belanja pegawai pada masing-masing daerah memang saya nggak tahu secara  pasti, tutupnya. (rim/red)

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.