Bupati Sorong Lantik 91 Pejabat 11 Diantaranya Kepala OPD

Lensapapua –  Bupati Sorong DR. Johny Kamuru  SH.M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi Pratama, Administrator dan pengawas dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong.

Pejabat yang dilantik pada hari ini Rabu ( 03-03/21) diantaranya adalah 11 orang pejabat esalon II, 1 orang staf ahli, 3 orang Kepala Distrik.

Bupati Sorong dalam sambutan nya menghimbau, kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, pelantikan dan pengambilan sumpah janji tidak hanya secara seremonial saja melainkan sebagai sebuah komitmen dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

Pelantikan pejabat pada perangkat daerah merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pola karir pegawai.

Pelantikan ini dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan atau kepentingan tertentu.

 ” Saya percaya saudara yang dilantik hari ini ini sudah melewati suatu proses panjang juga jenjang karir masa kerja  yang baik sekali dipilih dan hari ini di lantik. Kata Bupati Sorong

Kalau masa jabatan politik inikan hanya sebentar saya dan Pak wakil ini tinggal 1 tahun 1 tahun 4 bulan kalau begitu kita selesai tapi para pejabat yang ada punya jenjang punya durasi waktu yang panjang akan menyelesaikannya sampai selesai happy ending. Ujar bupati

Loyalitas tidak bisa ditawar-tawar, selain loyalitas tapi ya dengar-dengaran juga harus betul-betul menguasai pekerjaannya tupoksinya itu harus betul-betul.

Kami bupati wakil bupati Sekda berpikir yang lebih berat, lebih keras apabila misalnya para kepala-kepala OPD para pejabat di bawahnya itu bekerja menyampaikan sesuatu pasti visi misi ini akan tercapai dengan baik dan tentunya ujungnya itu adalah masyarakat yang merasakan pembangunan.

Saat ini kita mengalami pemangkasan dana yang luar biasa besar,  kita juga refocusing anggaran sehingga memang terganggu di kegiatan-kegiatan dan terutama kita punya TPP, bukan berarti ditiadakan.

TPP tetap ada kita lihat siklus anggaran siklus penerimaan pajak negara apakah akan berpengaruh ke daerah nanti kita sesuaikan. Imbuh bupati.

Bupati juga menghimbau para ASN agar jangan membuat status-status terkait TPP di Facebook, hal seperti ini sangat tidak etis, pungkas bupati. Red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.