3 Indikator yang Wajib Dipenuhi Faskes Dalam Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan JKN-KIS

banner 120x600
banner 468x60

Lensapapua, Biak – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), memiliki kewajiban untuk memperkuat sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Monitoring dan Evaluasi KBK kali ini dilaksanakan dengan harapan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama berkomitmen mendukung penuh upaya peningkatan mutu pelayanan, khususnya di FKTP sehingga bisa memberikan tingkat kepuasan yang besar terhadap peserta JKN-KIS. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak, Haris Prayudi saat membuka kegiatan evaluasi, Selasa (26/04).

banner 325x300

“Kami mengharapkan dukungan dan komitmen untuk pencapaian target 3 indikator yang diterapkan sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan peserta JKN-KIS di FKTP. Adapun ketiga indikator yang diukur adalah indikator angka kontak, rasio rujukan non spesialistik, dan rasio peserta prolanis terkendali,” tutur Haris.

Ditambahkannya, beberapa hal untuk mendukung tercapainya 3 indikator yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan adalah FKTP rutin memasukan data kunjungan sehat/sakit pada aplikasi P-Care baik kunjungan online maupun kunjungan langsung. FKTP juga melakukan pelayanan secara tuntas untuk 144 Diagnosa Non Spesialistik. Selain itu FKTP tetap melakukan pemantauan kesehatan peserta prolanis terdaftar dan FKTP dapat mengimplementasi Program JKN-KIS (antrean online, PRB, dsb) sebagai salah satu komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di FKTP.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Nataniel Duwiri, berkomitmen mendukung serta mendampingi FKTP menindaklanjuti hasil pertemuan monitoring dan evaluasi KBK ini.

“Dinas Kesehatan akan selalu mendampingi FKTP dan bersama menindaklanjuti target yang belum tercapai dan semoga hasil monitoring dan evaluasi KBK yang belum tercapai dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2022,” ungkap Daud.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Supiori Marinus Maryar, bahwa akan mendukung peningkatan capaian KBK di Kabupaten Supiori. Banyak tantangan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di masa pandemi, tetapi ke depan Dinas Kesehatan sebagai pengarah dapat memaksimalkan perannya agar pelayanan di FKTP semakin maksimal sejalan dengan meningkatnya capaian KBK masing-masing FKTP,” tutup Maryar.

Monitoring dan Evaluasi KBK kali ini dilaksanakan di Biak dengan mengundang fasilitas kesehatan dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.