Pj. Gubernur PBD Bukan OAP, PFM: “Tidak Menghargai Tokoh Pemekaran”

banner 120x600
banner 468x60

Lensapapua, Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat, Paul Finsen Mayor menilai pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya sangat tidak menghargai dan menghormati para tokoh pemekaran provinsi ke 38 di Indonesia itu.

 

banner 325x300

Sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua mempertanyakan kenapa bukan orang asli Papua yang ada di provinsi Papua barat ini tidak ada yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan Pj. Gubernur PBD?

 

“Apakah pejabat Orang Asli Papua tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang Penjabat Gubernur Papua Barat Daya?” Keluh Mayor.

 

Yang sangat disayangkan rekomendasi semua elemen masyarakat, Lembaga Agama, Adat dan pemerintah di Provinsi Papua Barat merekomendasikan Orang Asli Papua (OAP) namun terkesan tidak dianggap oleh pemerintah pusat dengan menunjuk ‘orang lain’ diluar dari rekomendasi seluruh elemen masyarakat Adat dan pemerintah di Provinsi Papua Barat.

 

“Seakan tidak menghargai perjuangan panjang yang sangat melelahkan dan telah menguras uang, tenaga, waktu dan sumbangsih pemikiran yang begitu banyak untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya,” tandasnya.

 

Masyarakat mempertanyakan alasan pemerintah uusat menunjuk orang lain diluar dari rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh berbagai elemen masyarakat dan uga Pemerintah Provinsi Papua Barat.

 

“Kita harus menghargai Para Tokoh Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini, terlalu banyak perjuangan mereka yang kemudian seperti hilang ditelan sangat waktu begitu saja,” ujar PFM.

 

Paul menambahkan, perlu diketahui pernyataan Presiden bahwa Pj. Gubernur harus orang asli Papua, apakah itu hanya ucapan kosong ataukah sebuah keseriusan karena jika bukan orang asli Papua yang dilantik maka pernyataan Presiden hanya sebuah lips service dan itu menyakiti hati nurani Orang Asli Papua.

 

“Apalagi nama Bapak Muhammad Musa’ad tidak pernah direkomendasikan oleh MRPB maupun lembaga Agama dan Dewan Adat Papua dari 7 nama yang diusulkan nama beliau tidak ada, berarti ini bukan proses demokrasi yang kita inginkan dan butuhkan tetapi jelas sekali bahwa ini adalah kepentingan belaka,” umbarnya. red

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.