Lensapapua, Pasca pengurangan 1.851 pemilih dari daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Sorong berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sorong, pemerintah daerah melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama KPU, Bawaslu dan Distrik menggelar rapat koordinasi sinkronisasi kependudukan dengan tujuan untuk memeriksa kembali data kependudukan.
Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono mengatakan data kependudukan yang telah dihapus sebenarnya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pemilu, namun kendati demikian diharapkan agar data tersebut juga harus diperiksa kembali mengingat sudah menjadi hak pemilih untuk mendapatkan kepastian agar dapat menyalurkan hak pilihnya.
“Kita laksanakan rapat koordinasi agar warga kita memiliki kejelasan kependudukan, intinya kami siap memberikan pelayanan, bahkan kami siap jemput bola mendatangi warga di distrik, untuk akurasi data kependudukan dan juga data pemilih” kata Suka Harjono, Jum’at (5/10/2018).
Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Sorong, Adomince Pandori menjelaskan ada perubahan beberapa kali untuk DPT menjelang pelaksanaan pemilu 2019. DPS awalnya ditetapkan 88.088 dalam DPS, kemudian berubah menjadi 87.601 sesuai dengan formulir yang disiapkan oleh KPUD Kabupaten Sorong dan terakhir berdasarkan rekomendasi Bawaslu jumlah DPT ditanggal 13 September dengan jumlah 85.751 pemilih.
“Pemilu kali ini sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya, dimana kami telah mengubah 3 kali daftar pemilih, bahkan hingga pleno di KPU RI pun masih ada rekomendasi, harapannya ada dukungan semua pihak agar data kependudukan dapat disinkronkan dengan baik” kata Adomince Pandori.
Terkait sinkronisasi data kependudukan dan daftar pemilih pemilu, pemda Kabupaten Sorong optimis pelaksanaan perekaman KTP Elektronik dapat berjalan baik dan diharapkan masyarakat, RT, RW, Kelurahan, dan Distrik memberikan perhatian atas program ini. red
