Lensapapua – Seperti yang kita saksikan dalam penayangan media massa yang ada dimana ada enam provinsi di Indonesia yang terkena penalti dalam sistem pelaporan anggaran, dengan sanksi selama 6 belum tidak menerima gaji di tahun 2015 . Kita bersyukur di Pemkab Sorong tidak terkena penalti, jelas Wabup Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si, Senin (26/1).
“Ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri bersama, dimana Kabupaten Sorong bisa mempertahankan itu dengan baik. Jadi yang jelas sesuai dengan aturan dalam kurun waktu 6 daerah tersebut tidak menerima gaji,”ingatnya.
Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut maka secara tidak langsung akan mempengaruhi anggaran kita. Dan hal ini perlu kita pertegas terutama bagi SKPD yang tahun 2014 lalu ada berbagai temuan untuk segera ditindaklanjuti sebelum ada pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Papua Barat yang rencananya akan datang ke Kabupaten Sorong di bulan Februari nanti.
Ia berharap agar setiap SKPD untuk bersiap-siap diri untuk bisa melakukan itu dengan baik. Bahkan pada 31 Januari nanti sudah tidak ada toleransi untuk memperpanjang daripada proses pertanggungjawaban yang ada, jelas Wabup Suka Hardjono.
Jadi, audit BPK RI Papua Barat terhadap pelaporan penggunaan anggaran tahun 2014 lalu, kiranya dari semua SKPD sudah siap.”Jangan meninggalkan tempat tugas sampai menunggu selesai pemeriksaan, dan apabila ada pertanyaan dari tim pemeriksa, diharapkan semua pimpinan SKPD harus bisa menguasai untuk disinkronisasi, sehingga jangan sampai memberatkan bendahara (stafnya),” imbaunya. (rim/Red)
