Lensapapua – Dalam rangka peningkatan kualitas SDM dari para bendahara seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong,maka dalam waktu dekat akan dikirim pejabat pembuat komitmen (PPK) beserta seluruh bendahara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kabid Verifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sorong, Ary Wijayanti SE,MM. Dalam wawancaranya dengan Media Online Lensapapua.com. Rabu 23/7.
Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa pemda dalam penataan pengelolaan keuangannya, dalam laporannya harus berbasis factual.Karena yang kita lakukan selama ini adalah cash to accrual. Jelasnya.
Oleh karena itu pada tahun 2015 nanti, suka atau tidak suka dalam pengelolaan keuangan Pemda harus siap memberlakukan itu, karena dalam ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang penataan akutansi berbasis accrual tersebut sudah mengatur hal tersebut.Akan tetapi belum ada kucuran atau turunan aturan itu yaitu Permendagri. Sementara Permendagri tersebut baru keluar di bulan Desember tahun 2013. Terangnya.
Dengan demikian sebagai tindaklanjutnya, maka pada awal tahun 2014 lalu,kita sudah melakukan sosialisasi, karena tidak semuanya bendahara dapat mengerti atau memahami masalah akutansi. Bebernya.
Maka terkait dengan aplikasinya,kalau itu dikerjakan secara manual,tentu akan berat dan butuh waktu yang cukup lama, dan kemampuan juga belum begitu bisa untuk manual.Maka dengan adanya aplikasi SIMDA yang diluncurkan oleh BPKP pusat, kita respon baik. Karena selama ini kita tak pernah menggunakan aplikasi SIMDA untuk keuangan.Inilah yang nantinya kita pakai sebagai alat bantu untuk memudahkan kita dalam sistim keuangan dan waktu. Tegasnya. (Red)
