Lensapapua – Program penyiapan seleksi kepala sekolah melalui akademik merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia yang menanggung biaya dimana implementasi di Indonesia diarahkan kepada peningkatan kompetensi kepala sekolah, dan penyelenggaraannya melalui LP2KS .
Program ini hanya memberi satu model bagaimana proses kepala sekolah melalui seleksi secara akademik dipertanggungjawabkan kompetensinya, ujar Drs. F. Ponco Sudaryanto, M.Si dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat di Aimas, Kamis (9/10).
Kegiatan ini memang sangat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan kepala sekolah yang efektif, dan mampu mengola sekolah sesuai dengan kapasitasnya.
“Program ini juga tidak berintervensi langsung berelasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Jadi, kami hanya membantu sebatas sampai menyiapkan kepala sekolah yang ber- MUKS dan bersertifikasi,”ujarnya.
Selanjutnya, bagi mereka lulusan dari program ini kami serahkan ke pemda melalui Dinas Pendidikan, apakah mau diangkat atau tidak kepada kepala sekolah yang kami luluskan dari program ini.
Menurutnya, proses seleksi akademik menjadi kewajiban dinas, dan dari yang lulus akademik masuk di ruangan ini dengan menggunakan empat instrumen 1A, 1B, 2 dan 3. Jadi yang lulus akademik ini akan mengikuti diklat kepala sekolah yang diselenggarakan dengan model In on In.
Bagi mereka yang lulus program ini kan kami laporkan ke LPKS Solo,dan ditindaklanjuti dengan dilkat. Kemudian dari model In on In akan dihasilkan bisa menghasilkan kepala sekolah yang berkompen. Diharapkan para kepala sekolah nanti bisa menunjukkan kinerjanya, dengan dasar itu kita akan usulkan MUKS sertifikat kelayakan sebagai calon kepala sekolah, tuturnya.
Berikutnya akan kami serahkan ke dinas untuk masuk ditunggu sambil menunggu aksesibitas dalam rangka pengangkatan mereka menjadi kepala sekolah di daerah yang dituju.
Terkait dengan quota yang disiapkan untuk Kabupaten Sorong ada 40 guru, tapi yang masuk dalam sistim kemarin ada 34, dan dari jumlah 34 guru itu hadir 28 orang yang hingga mencapai tes ketiga ada satu peserta yang gugur karena sakit. Jadi yang ikut sekarang tinggal 27orang saja, urainya.
Memang kami ingin lulus banyak tapi untuk masuk di diklat nanti hanya 20 orang dari alokasi anggaran yang disiapkan LPMP. Tidak menutup kemungkin jika lebih dari 20 orang peserta apabila pemerintah daerah mau bertanggungjawab maka silakan dibiayai dari pemda tersebut.(rim/Red)