Lensapapua– Sidang perdana yang digelar Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) kepada tiga SKPD tertuntut yang mengelola APBD terbesar di daerah ini, diharapkan pada pelaksanaan yang akan berlangsung pada tahap selanjutnya untuk lebih maksimal lagi, tegas Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si di Aimas, Senin (15/12).
Mengapa demikian, karena memimpin sidang ini tidak semudah dalam implementasinya yang perlu kita sadari bahwa hal ini baru tahap awalnya. Jadi, masalah banyak hal yang harus kita lakukan sebelum sidang perkara yang kita buka perlu dikomunikasi baik, sehingga dalam jalannya persidangan yang terbuka untuk umum agar bisa saling menghargai dalam tindaklanjut daripada sidang yang dilaksanakan oleh MP-TPTGR ini , ujarnya.
Selanjutnya, ia berharap melalui momen penting seperti ini perlu didokumentasikan secara baik untuk bisa ditindaklanjuti untuk segera disampaikan kepada pihak-pihak terkait dengan persidangan tersebut.
Hal itu merupakan catatan bagi tertuntut untuk kembali menindaklanjuti pada persidangan selanjutnya. Ia khawatir,” jangan sampai terkesan seremonial, yang artinya jangan sampai orang lain atau institusi di luar akan mempertanyakannya terhadap legalitas tuntutan ganti rugi ini,” ingatnya.
MP-TPTGR agar benar-benar legal dan bisa pertanggungjawabkan sebelum kita lakukan, dengan harapan orang yang di luar institusi menilai kita untuk bagaimana agar hal tersebut menjadi konsumsi publik kalau andaikata kita secapatnya diantisipasi.
Apalagi hasil audit BPK beberapa bulan ke depan,” siapapun dari pihak-pihak terkait bisa mengakses,” dan langsung menindaklanjuti kalau andaikata jenis tuntutan ganti rugi ini tidak berjalan atau bisa dikatakan peri bahasanya mandul.
Terkait hal ini, Wabup Suka Hardjono minta kepada pimpinan sidang untuk dikoordinasikan lagi apa yang sudah dihasilkan. Berikutnya, bahwa Ketua Majelis MP-TPTGR , yakni Sekda Kabupaten Sorong untuk bisa melakukan hal ini, dan jangan hanya memerintahkan di bawahnya saja,” imbaunya.
Lebih penting lagi bagaimana menyaksikan, menindaklanjuti dan melaksanakan apa yang ada sesuai dengan aturan.
Kegiata yang digelas saat ini, kami perlu memberi apresiasi agar pada tahun 2015 bisa ditindaklanjuti sesuai dengan hasil dilantiknya MP-TPGR beberapa bulan silam.Mudah-mudahan di tahun 2015 bisa kita tindaklanjuti dengan berbagai upaya tersebut akan berdampak langsung bagi kta di Pemkab Sorong untuk mempertahankan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) yang sudah diperoleh pada tahun 2013 lalu. (rim/Red)
