Lensapapua– Pada hari ini kita berkumpul untuk memperingati HUT Dharma Wanita Persatuan, yang tidak terasa sudah 15 tahun DWP sebagai organisasi isteri PNS turut berkiprah mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa.Demikian sambutan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ny. Nila F Moeloek, pada HUT DWP ke-15 yang dibacakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sorong Ny. Selviana Solossa di Aimas, Senin (8/12).
Peringatan HUT DWP kali ini sekaligus merayakan hadirnya pemerintahan baru hasil pilihan rakyat Indonesia. Sebagai pemerintahan yang masih baru perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa termasuk DWP yang merupakan satu-satunya organisasi Istri PNS.
Apabila kita melihat tugas bangsa pada masa-masa mendatang yang nampaknya tidak mudah khususnya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh, sejahtera dan mandiri adalah tanggungjawab kita bersama untuk dapat mewujudkannya.
“Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan program pemerintah wajib mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi,”ujar Ny. Nila Moeloek.
Didampingi oleh DWP pemerintah dapat terbantu untuk menyukseskan program pemerintah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil, guna mewujudkan kepemerintahan yang baik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Reformasi Birokrasi.
Kata PNS berubah menjadi Aparatur Sipil Negara sebagai bagian Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah mengeluarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana yang dimaksud dengan aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negri Sipil dan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kenaikan posisi PNS berdasarkan kompetensi dan P3K adalah seseorang yang diperlukan dalam menunjang kepemerintahan, diangkat dengan perjanjian kerja kurun waktu tertentu. Dalam hal ini DWP perlu mengetahui dan mendukung Reformasi Birokrasi menyosialisasikan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, katanya.
Jika, kita menengok ke belakang dalam sejarah DWP sampai posisi seperti sekarang ini, dapat kita membagi periode DWP dalam 3 periode, yakni Periode pertama tahun 1999-2004, periode perjuangan pada Munaslub Dharma Wanita tahun 1999, Dharma Wanita direformasi menjadi Dharma Wanita Persatuan.
Peristiwa tersebut menyebabkan perubahan yang mendasar yang diatur dalam AD/ART, antara lain Ketua Umum/Ketua tidak lagi dijabat oleh istri pemimpin tertinggi instansi, tetapi dipilih secara demokrasi oleh anggota dalam munas, musda dan rapat anggota. DWP menyatakan diri menjadi organisasi istri PNS yang netral secara politis, demokrasi dan mandiri .
Periode II tahun 2004 – 2009 periode pengembangan secara perlahan tetapi menjadi jelas, selama era reformasi yang juga mengalami krisis moneter menyebabkan perhatian organisasi terhadap pendidikan anak, merupakan tujuan utama.
DWP mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Pendidikan Nasional, yaitu Wajib Belajar 9 tahun.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan dengan rasa tanggungjawab dan dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan disiplin dan akurat, sehingga Dharma wanita Persatuan mendapat kepercayaan untuk bekerjasama melakukan kegiatan – kegiatan lainnya.
Dalam rangka merajut kebersamaan sesama anggota Dharma Wanita Persatuan, maka Dharma Wanita Persatuan Pusat menyelenggarakan seminar nasional yang dapat dirasakan hasilnya adanya kekuatan dari kaum perempuan. Kegiatan ini didukung lagi oleh terbentuknya Gerakan Nasional Tanam dan Pelihara Pohon (GPTP) yang diprakarsai oleh Ibu Ani Bambang Yudhoyono pada tahun 2007.
Gerakan tersebut dilaksanakan bersama 6 organisasi, dengan tujuan memperbaiki lingkungan akibat perubahan iklim. Dengan gerakan tersebut, kebersamaan antar kaum perempuan menjadi semakin kuat.
Periode III tahun 2009 -2014 periode pencapaian organisasai Dharma Wanita Persatuan melangkah ke depan dengan rasa percaya diri yang diwujudkan melalui program – program yang semakin profesional antara lain, menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah dan swasta.
Keberhasilan dari pelaksanaan program – program tersebut membuahkan kebersamaan yang lebih akrab dengan unsur pelaksana dan mendapat respon yang positif dari mitra kerja yang dirasakan sebagai pencapaian Dharma Wanita Persatuan mengahiri masa bakti 2009 – 2014.
Akan dibawa kemana DWP merupakan tanggung jawab kita semua. DWP yang saat ini terus berkembang, perlu meningkatkan citra organisasi ke depan. Sebagai capaian di periode ke-3, “rasa percaya diri kaum perempuan perlu ditingkatkan dengan mendorong perempuan ke depan bukan saja hanya mengubah perilaku dalam keluarga,” tetapi juga harus menjadi perempuan yang dapat mengambil kebijakan dan keputusan menyangkut kepentingan kaum perempuan, sehingga Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat menjadi Center of excellence bagi bangsa Indonesia, ujar Ny. Nila Moeloek. (rim/Red)
