Kemendikbud Ristek Luncurkan Program “Revitalisasi Bahasa Daerah”

banner 120x600
banner 468x60

Lensapapua – Sebagai mitra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Komisi X DPR-RI, dimana pihak kementerian ini pada Februari tahun 2022 telah meluncurkan program merdeka belajar episode ke 17 tentang revitalisasi bahasa daerah.

banner 325x300

 

Hal itu disampaikan Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua Sukardi Gau, saat akan diadakan rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah, berlangsung di gedung Aimas Convention Centre, Rabu (15/3-2023).

 

Kami sadar betul program ini bisa berjalan baik, tanpa adanya dukungan penuh dari semua pihak. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

 

“Patut kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini, ternyata ada 428 bahasa daerah atau lebih dari setengahnya itu ada di Tanah Papua, Oleh karena itu, kita punya kewajiban yang besar terhadap bahasa daerah kita,“ujar Sukardi.

Bahkan, tadi sama-sama kita mendengarkan doa dibawakan oleh pak pendeta begitu sahdu dalam bahasa daerah Moi, sehingga kita harapkan bahasa daerah yang ada di Papua bisa diletarikan di masa yang akan datang, imbaunya.

 

Perlu diketahui bahwa kegiatan revitalisasi bahasa daerah terbagi dalam tiga tahapan. Yakni tahapan survey dan koordinasi, yang telah dilakukan oleh teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Papua.

 

Kemudian ada tahapan pembelajaran dan pelatihan, dan selanjutnya ada tahapan pertunjukan atau festival, urai Sukardi.

 

Untuk saat ini kita memasuki tahap dalam bentuk rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

Kegiatan ini juga berlangsung di 19 provinsi yang merupakan kerja sama kemitraan antara Kemendikbudristek dan Komisi X DPR-RI.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pemprov Papua Barat Daya, serta sembilan kabupaten dan kota di tanah Papua yang hadir pada kegiatan ini.

 

Mudah-mudahan, acara kita ini mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tuturnya.

 

Sementara itu, Pj Bupati Sorong, diwakili Asisten III Setda Kepas Kalasuat mengatakan, bahasa daerah adalah bahasa yang memperkaya budaya bangsa kita secara keseluruhan.

 

“Jika, kita lupa bahasa daerah ini berarti kita akan lupakan diri sendiri,” ucap Kalasuat yang mewakili masyarakat dan Pemkab Sorong.

 

Lebih lanjut, kata Kalasuat, untuk bahasa Moi tersebar di beberapa daerah. Yaitu di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, sebagiannya ada di Kabupaten Maybrat dan sebagiannya lagi ada di Kabupaten Sorong Selatan, akunya.

 

Suku Moi ada kurang lebih delapan sub suku-sukunya. Sehingga dengan adanya kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini untuk mengingatkan kembali kepada para generasi kita agar bisa dilestarikannya sebagai bahasa warisan para leluhur kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sebut Kalasuat sembari mengingatkan.

 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR-RI Robert Joppy Kardinal mengemukakan, dengan adanya kegiatan ini perlu komitmen kita bersama untuk membumingkan bahasa Moi di tanah Maladum ini.

 

Robert, Fraksi Golkar DPR-RI dari Dapil Papua Barat, dengan materi yang berjudul Revitalisasi Bahasa Daerah dan Jati Diri Bangsa dalam paparannya menyampaikan bahwa kita harus bangga mempunyai bahasa daerah sendiri.

 

“Jangan kita hanya bangga karena bisa berbahasa asing, seperti Inggris, Mandaring, Jepang dan lain sebagainya. Sementara bahasa daerah kita sendiri terlupakan begitu saja atau bahkan sampai diambang kepunahan,” ingatnya.

 

“Sekarang yang jadi masalah anak-anak muda kita merasa malu menggunakan bahasa daerahnya dalam pergaulannya sehari-hari. Hal seperti ini jangan sampai terjadi hilangnya jati diri kita sendiri,” pungkasnya.

 

“Gunakan teknologi yang ada ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa mengakses informasi apa saja sesuai kebutuhan, entah mau baca kitab suci atau bahasa daerah kita bisa diprogramkan melalui saluran aplikasi yang ada untuk bisa kita pelajari,” bebernya.

 

Sekarang sudah saatnya bahasa Moi dibuatkan Perdanya untuk dijadikan kurikulum mutan lokal di jenjang pendidikan yang ada.

 

“Semuanya tergantung dari niat dan kemauan kita saja di daerah. Bukan tergantung dari pemerintah pusat lagi,” sebut Robert.

 

Daerah lain bisa. Seperti di Jawa dan Sunda umumnya mereka di sana bahasa daerahnya masuk dalam muatan lokal di sekolah. Mengapa kita di Papua sini tidak bisa, kembali Robert bertanya ada sedikit heran masalah seperti ini terlewatkan begitu saja bagi kita di tanah Papua umumnya.

 

Kegiatan ini dutandai dengan peluncuran bahan ajar bahasa Moi oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, diwakili pelaksana tugas Asisten III Setda Atika Rafika, didampingi sejumlah pejabat antara lain.

 

Miranti Sudarmadi, mewakili Kemendikbudristek, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua Sukardi Gau, Pj Bupati Sorong, diwakili Asisten III Setda Kepas Kalasuat, anggota Komisi X DPR-RI Robert Joppy Kardinal, Kadis Pendidikan Kota Sorong. Turut disaksikan para peserta Rakor serta tamu undangan. (rim/red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.