Lensapapua– Efektifitas implementasi kebijakan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah , dengan tujuan kebijakannya melaksanakan visi dan misi amanat UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2015, salah satunya misinya menuju masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan.
Demikian materi yang disampaikan Kasubdit Wawasan Kebangsaan Dirjen Kesbangpol, Kementerain Dalam Negeri RI, David Yama melalui kegiatan fasilitasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang beroperasi efektif, berlangsung Kamis, ( 17 /10).
Tujuan kebijakan lainnya, mengupayakan pendidikan wasbang yang memasyarakat dan berkesinambungan, serta melaksanakan pendidikan wasbang yang berorientasi pada konsep Confucius dan mel sibermen.
Dijelaskan persoalan bangsa saat ini lebih dari 50 macam persoalan kebangsaan yang teridentifikasi, di antaranya tawuran antar pelajar baik di tingkat SD, SMP, SLTA dan perguruan tinggi, kekerasan guru terhadap murid dan sebaliknya, kekerasan di dalam institusi pendidikan, seperti pada kegiatan ospek, kekerasan aparat terhadap tahanan penjara, dan lain-lainnya.
‘
Berdasarkan kajian dari Lemhanas dan Wantanmas 2013 menyebutkan, dunia pendidikan merupakan media yang paling efektif dalam melaksanakan upoaya strategis, sistemik, cepat, tepat bersama-sama guna pembangunan wawasan kebangsaan/karakter bangsa.
Alasannya, karena pendidikan merupakan konstruksi dunia nyata dalam komunitas terbatas. Dalam hal ini ada yang terjadi di dunia luar, dalam dunia pendidikan, terjadi interaksi inter dan sekaligus intra personal di dalamnya, ujar David Yama.
Selain itu berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik 2011 di mana data statistik tertinggi , cara yang paling tepat agar masyarakat memahami dan menjalankan nilai-nilai wasbang yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila adalah 30 persen melalui pendidikan, dan pihak yang seharusnya melaksanakan edukasi dan sosialisasi wasbang yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila adalah 43 persen para guru dan dosen.
Untuk itu, sebagai kesimpulan arah kebijakan perlu adanya strategis, sistemik, cepat, tepat, dan bersama-sama melalui dunia pendidikan wawasan kebangsaan (karakter bangsa) di sekolah formal, informal dan non formal dengan materi dan metodologi yang tepat.
Pemateri lainnya, yakni Penguatan Demokratisasi Dan Wasbang Sebagai Solusi Pembangunan Sosial disampaikan oleh H. Khasan Effendy. Peserta yang mengikuti kegiatan ini, yakni dari unsur SKPD, para guru dengan jumlah sebanyak 40 orang dari 70 orang yang direncanakan. (AK/Red)
