Lensapapua– Anthonio Da Costa Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pada Balai besar Pelaksana Jalan Nasional (PJN) wilayah II Sorong, menjelaskan bahwa standar jalan nasional sudah ditentukan Bina marga dengan ukuran 11 meter. Sedangkan jalan nasional didaerah Sorong masih variatif.
Untuk keseragaman diakui Da Costa sudah diusulkan untuk program 2018, meskipun tidak secara keseluruhan namun sesuai dengan dana yang tersedia.
Karena sesuai aturan perundang undangan untuk ukuran jalan standar nasional provinsi, kota dan kabupaten sudah ditentukan dengan ukuran maksimal 50 meter.
Sementara yang ada saat ini belum sampai 12 meter.
Hal ini dikarenakan terkendalanya dengan pembebahasan lahan, contoh jika dihitung mulai dari nol ( o ) kilo meter hingga kilo meter 18, pembebasannya memerlukan koordinasi dengan pemerintah setempat, kami dari balai hanya mengerjakan pekerjaan fisiknya saja. kata Da Costa. Senin (28/8)
Soal ganti rugi pembebasan lahan bukan kewenangan kami, karena dana pembangunan ruas jalan nasional bersumber dari dana APBN murni dari kemeterian. bebernya.
Apabila pemerintah tidak mengakomodir tuntutan masyarakat, maka program yang tadinya sudah diprogramkan pada satu wilayah, maka kami bisa arahkan ketempat lain, atau yang mana yang lebih membutuhkan. Karena kami diikat oleh kontrak.
Dan jika kami terlambat dalam pengerjaan pekerjaan tersebut, otomatis kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dianggab bahwa kinerja kami tidak maksimal.
Sebagai contoh pembangunan jalan kota Sorong dalam bulan September ini seharusnya sudah selesai, namun dengan terkendala pemalangan pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pekerjaan terhalang. sehingga kami minta adendum waktu supaya pekerjaan bisa maksimal.
Hal inilah yang membuat kami melakukan pertemuan dengan anggota DPR Papua Barat dan juga dari DPR RI untuk membahas terkait pembebasan lahan dimaksud. baru kami bisa melaksanakan pekerjaan fisiknya. Tegas Da Costa.
