Rapat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Fasilitas Umum di Kabupaten Sorong

Peserta rapat Kab Sorong.

Lensapapua – Bupati Sorong, melalui Asisten I Setda Ishak Kambuaya, S.Sos, M.Si, usai memimpin rapat terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di daerah ini, kepada pers, mengatakan, bahwa yang dibahas dalam rapat yang dipimpinnya, yakni masalah Bandara Segun terkait dengan masalah ganti rugi tanah kepada empat marga, ujarnya di Aimas, Kamis (30/7).

Keempat marga itu, yakni Kutumun, Nibra, Kutumlas dan marga Sawat.  Mereka dari keempat marga itu lah yang memiliki lahan di Bandara Segun, tuturnya.

Kita sudah bayar ganti rugi yang sebagian besarnya sudah selesai tinggal Rp 2,5 miliar lagi. Kita akan bayar berdasarkan rekapitulasi data dari Dishubkominfo, katanya.

Data yang dari Dishubkominfo itu diserahkan ke Bupati Sorong, dan selanjutnya diproses sesuai dengan mereka yang berhak menerima.

Selain itu, kita juga bahas terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan permasalahan yang dihadapi sekarang adalah bahwa Dewan KEK di Jakarta menghendaki agar di kawasan tersebut segera direalisasi. “Dan tidak  ada pemukiman- pemukiman liar dari masyarakat.

Ishak Kambuaya, S,Sos.,M,Si. Asisten I Setda Kab Sorong.

“Namun demikian, terkecuali tipe-tipe pemukiman yang memenuhi syarat. Misalnya ada pengusaha yang melakukan usaha di lokasi tersebut maka tentu mereka akan membangun rumah permanen, dan tidak boleh keluar dari lokasi tersebut,” tandas Ishak.

‘Memang kawasan KEK yang dibutuhkan fasilitas seperti itu sebagai faktor pendukungnya.  Kepada masyarakat yang memiliki sertifikat atau dokumen, ia mengimbau,  agar membuat surat untuk segera dilaporkan kepada Bupati Sorong.

“Jangan lupa termuat nama kepemilikkannya, status tanahnya apakah memiliki sertifikat atau pelepasan tanah adat, luas lahannya untuk segera dilaporkan ke bupati,” ingatnya.

Selanjutnya, kata Ishak, kita akan mengundang mereka yang memiliki berbagai dokumen untuk dibicarakan bersama tentang kebijakan bupati  tentang kawasan tersebut. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong menyebutkan, bahwa ada 90 persen orang memiliki sertifikat tanah di lokasi dimaksud.

“Ia mengakui ini merupakan suatu pekerjaan yang cukup rumit, karena untuk merelokasi orang-orang saja  bagi mereka yang mengantongi sertifikat itu apakah mau ganti rugi  atau kita relokasi cari lahan lain untuk mereka. Hal itu akan kita bahas bersama melalui rapat nanti,” urai Ishak.

“Lanjut, Ishak, yang paling penting mereka atau warga yang berada di sekitar KEK harus keluar, karena  pada lokasi yang mereka miliki itu untuk segera dimanfaatkan ada sekitar 7.000 hektare.” Dari luas tersebut ada 6.000 hektare akan diperuntukkan sebagai kawasan industri, dan sisanya 1.000 hektare untuk kawasan wisata.pungkas Ishak.  (rim/Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.