banner 728x250

Proses Calon Pemekaran DOB Kabupaten Imeko Masih Menunggu Keputusan Presiden

banner 120x600
banner 468x60

Agustinus Biai, AP.,S.Kom.,MM.

Lensapapua –  Tokoh pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Imeko,  Agustinus Biai AP.,S.Kom.,MM, mengemukakan, bahwa  saat ini prosesnya masih menunggu Keputusan Presiden RI. Dalam tahapan proses sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang  hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden.

banner 325x300

 “Walaupun semua dokumen dari daerah otonomi baru seluruh Indonesia yang sudah ada pada tahapan-tahapan terakhir, saat ini kami masih menunggu Kepres untuk proses selanjutnya,” ujar Agus Biai di Aimas, Senin (3/8).

 Tapi saat saya koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah dan Staf Ahli Khusus Komisi II DPR RI, dimana mereka masih konsentrasi dengan pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang pada tahapan pertama ini, jelas Agus Biai.

 Dengan demikian, semua pemekaran daerah otonomi baru belum diproses. Kemungkinan besar, ucap Agus Biai, akan disinggung pada bulan Agustus ini. Sedangkan untuk prosesnya pada tahun 2016.

 “Sehingga sangat diharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Imeko agar dimohon sabar untuk ikut aturan, yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.” Dan kita tidak boleh mendengar isu dari siapapun yang dalam bentuk apapun juga tentang daerah otonomi baru itu, karena dalam proses tahapan apapun kita tetap pedomani apa yang menjadi perintah dari presiden menyangkut anggaran negara,” imbaunya.

 “Jadi tidak semuanya diproses dan tergantung dari keuangan negara, termasuk dari pemeritah, Komisi II DPR RI dan DPD RI,”kata Agus Biai.

 Terkait dengan pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, ia mengimbau  khususnya kepada masyarakat Imeko, mari kita melihat figur yang terbaik. Tentu hak suara masyarakat nanti bisa melihat figur atau potensi dari pasangan calon kepala daerah. Silakan anda mau memilih siapa  itu menjadi hak politik masing-masing.

 “Soal Imeko proses dan atau tidak diproses itu masalah seleksi pemerintah dari Kabupaten Sorong Selatan sampai kepada pemerintah pusat.” Dan itu juga merupakan petunjuk dari Gubernur Papua Barat,” pintanya.

 Ia menambahkan, masyarakat Imeko,” jangan terpancing isu dengan model politik apapun. Tapi kita harus melihat bagaimana prospek ke depan dimana hak suara kita satu orang akan menentukan hari dan masa depan Imeko yang lebih baik,” tutup Agus Biai.  (rim/Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.