Lensapapua– Sesuai dengan program Pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui program nawa cita, yakni cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka NKRI yang merupakan konsen dari presiden kita.
Demikian Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat, melalui salah satu pejabat Anwar, saat memberi arahan pembukaan sosialisasi penyusunan dana APBD desa tahun 2016, yang diikuti oleh 145 peserta dari lima distrik di Kabupaten Sorong, Senin (11/4).
Untuk mewujudkan pembangunan di berbagai desa di Indonesia bahkan dari tahun ke tahun terus meningkat, dimana untuk tahun 2015 negara mengalokasi anggaran sebanyak Rp 20,7 triliun, sedangkan untuk tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun, dan kenaikannya seikitar 100 persen lebih, jelas Anwar.
“Khusus dana desa bagi Papua Barat tahun 2015 mendapat alokasi Rp 449,3 miliar dan tahun 2016 naik menjadi Rp 1,98 triliun.Begitupula untuk Kabupaten Sorong alokasi anggaran dana desa tahun 2015 sebesar Rp 31,3 milira dan di tahun 2016 naik menjadi Rp 135,3 miliar (kenaikan 300 persen).
Peningkatan alokasi dana desa ini karena ada tambahan kampung baru hasil pemekaran yang sebelumnya 115 kampung, dan sekarang sudah menjadi 226 kampung. Dengan demikian peningkatan besaran anggarannya menjadi 300 persen, sebut Anwar.
Lanjut Anwar, semakin besarnya dana-dana yang dikucurkan ke kampung-kampung, maka ada kewajiban juga agar bagaimana mengelola anggaran itu secara transparan dan akuntabel.”Jangan sampai terjadi berbagai masalah yang akan berujung melalui suatu proses hukum, dan hal ini tidak kita harapkan,”tegasnya.
Kita harus rencanakan dengan baik apa saja program kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing kampung (desa). Dana tersebut lebih diprioritaskan pada pembangunan desa dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan.
Pembangunan desa yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi geografis setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan kebutuhan masyarakat itu berdasarkan rapat musyawarah kampung, dan hal itu yang paling penting, ingat Anwar. RED
