Lensapapua– Bertempat di Aula Bappeda, Pemerintah daerah Kabupaten Sorong gelar kegiatan penyerahan Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus penandatangan fakta integritas, Senin (26/01)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Dr.Jhony Kamuru, SH.M,Si. Dalam arahannya mengemukakan bahwa keterlambatan penyerahan DPA ini, dikarenakan adanya proses yang tak terpisahkan dari proses penatapan dari APBD tersebut, yakni persetujuan dari Gubernur Papua Barat yang membutuhkan waktu yang cukup lama, jelasnya.
Ditambahkannya bahwa, DPA yang akan diserahkan ini akan diserahkan secara keseluruhan kepada seluruh kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala-kepala distrik dan kepala-kepala kelurahan, termasuk distrik yang baru disahkan, meskipun bendahara pengeluarannya belum ada, tapi DPA nya tetap akan diserahkan kepada kepala distriknya yang juga baru dilantik, imbuhnya.
Kamuru berharap, setelah penyerahan DPA ini, dimohon untuk segera ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan kemudian dikembalikan kepada BPKAD, karena dengan diserahkannya DPA tersebut tentunya proses Uang Persediaan (UP) nya juga sudah harus berjalan, tetapi tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi lagi, yakni bagi SKPD yang persyaratan SPD 2014 nya sudah harus lengkap dan diserahkan ke BPKAD, karena dalam waktu dekat, tim pemeriksaan keuangan dari BPK-RI akan secepatnya turun ke Sorong, oleh sebab itu SPD tersebut dianggab sangat penting sekali untuk segara dikumpulkan, ungkap Kamuru.
Terkait dengan penyerahan DPA tersebut, Kamuru menghimbau, mengingat tahun 2015 sistim pengelolaan keuangan pemerintah sudah harus dilaksanakan dengan menggunakan sistim yang berbasis Akrual, oleh sebab itu diharapkan agar didalam penggunaan anggaran tersebut dapat lebih jelas dan factual serta lebih transparan.
Oleh karena itu, sebelum agenda-agenda APBD 2015 mulai jalan dengan kegiatan-kegiatannya, dihimbau kepada seluruh SKPD dan bendahara serta PPK nya untuk terlebih dahulu membuat kegiatan pelatihan-pelatihan yang direncanakan akan dilaksanakan di pulau Batam dan pulau Bali, adapun penganggarannya sudah ditambahkan dan akan menjadi tanggungjawab pada masing-masing SKPD itu sendiri, terang Kamuru. (Red)
