Lensapapua – PT Baguala Karya Mandiri selaku developer dalam pengembangan pembangunan KPR bersubsi melalui Fasilitas Likuiditas Pemukiman dan Perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sebanyak 700 unit rumah tipe 36 di Kabupaten Sorong , dan pada prinsipnya pemda setempat siap mendukung atas rencana tersebut.
Demikian arahan Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono pada acara rapat koordinasi antara pemda setempat dengan para pengembang, yang dalam hal ini PT Baguala Karya Mandiri, Rabu (28/1).
Menurutnya, dengan adanya rencana pembangunan rumah tersebut tentu akan menjadi harapan kita semua. Saya yakin dan percaya kalau ini semua berlangsung dengan baik, kata Wabup Sorong, tujuannya semata-mata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi pegawai, TNI, Polri dan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Program ini mudah-mudahan terus berlanjut, karena berbagai pengalaman melalui rapat yang saya pimpin dengan kehadiran para investor, bahkan sampai selesai presentasinya selesai mereka tidak muncul kembali dan akan menjadi masalah juga, akui Wabup Suka Hardjono.
Seperti beberapa waktu sebelumnya, ada investor yang akan berinvestasi untuk pengembangan perikanan dan kelautan, kemaritiman dan lain sebagainya, tapi hingga detik ini tidak ada perkembangan untuk ditindaklanjuti. Hal seperti ini saya tak mau terjadi lagi, imbaunya.
Jika, semua ini bisa berjalan kita akan melakukan sosialisasi kepada konsumen yang ada, sehingga semuanya bisa berjalan seperti apa yang kita dambakan bersama.
Sementara itu, Kepala Logistik PT Baguala Karya Mandiri Nikolas Pinontoan kepada media ini mengatakan pembangunan rumah tersebut akan dilaksanakan dalam tahun ini juga. “Yang penting semua mekanisme administrasi, baik izin prinsip dan lainnya sudah semuanya siap, maka kami selaku pengembang langsung action.
Rencana pembangunan sejumlah perumahan itu pada lahan seluas 46 hektare berlokasi menurut rencana di sekitar jalan menuju Intim Pura Aimas, dimana posisi bangunannya akan ditata sedemikian rupa, sehingga akan menjadi percontohan bagi pengembang lainnya. Pada prinsipnya kita selalu melakukan koordinasi agar bagaimana pekerjaan tersebut segera dilaksanakan sesuai rencana, katanya.
“Yang lebih penting lagi, kata Wabup Suka Hardjono, agar sebelum rencana pembangunan itu berlangsung, baik dari tim pemda maupun pihak pengembang untuk melakukan pengecekan bersama terhadap kondisi lokasi tersebut, dengan harapan sebagai bahan evaluasi bersama.” Sehingga tidak terjadi masalah ketika pembangunan itu berjalan. (rim/Red)