Pemkab Biak Akan Pangkas Tenaga Honorer Non-Produktif

Plt. Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap. Dok/red
Plt. Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap. Dok/red

Lensapapua, Pada Desember 2018 Pemda Biak Baru melakukan MoU bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam rangka penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk pengelolaan keuangan daerah serta kerjasama dengan direksi Bank Papua untuk pelaksanaan aplikasi cash management system (CMS).

Plt Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap berharap di 2019 seluruh penataan pengelolaan keuangan di Kabupaten Biak Numfor dengan seluruh aplikasi yang digunakan ini akan membantu dan mengurangi segala hal kerja yang kurang produktif dan kurang baik di pemerintahan dan di pastikan ke depan pengelolaan keuangan di Kabupaten Biak Numfor akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Selain itu Demi proses pengelolaan keuangan yang lebih baik maka Pemda telah memutuskan tenaga kebersihan yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 812 dan di pastikan di 2019 pemda hanya menerima 500 orang saja dan 312 orang akan diberhentikan karena banyak yang tidak produktif dalam melaksanakan tugas tapi juga bisa mengurangi beban di pengeluaran APBD daerah, Selain itu tenaga Satpol PP sebanyak 600 orang akan dikurangi menjadi 400 orang.

Seluruh tenaga honorer baik guru, perawat maupun honorer di satuan perkantoran yang ada dan seluruh instansi sebanyak 3300 dan akan di putuskan sebanyak 2000 orang, sehingga Pemda Biak hanya akan menerima kurang lebih 1500 honor. Dengan demikian anggarannya bisa digunakan untuk berbagai hak-hak maupun tunjangan kinerja baik lauk pauk dan tunjangan yang lain.

“Pegawai di Biak Numfor sudah mencapai 4500 kalau Ditambah dengan honorer yang mencapai 3500an maka Pegawai bisa menembus hampir 8000 sedangkan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal, jadi lebih baik jumlah pegawainya sedikit tetapi pelayanannya prima,” tegas Herry A Naap.

Plt Bupati Kabupaten Biak Numfor menghimbau per 31 Desember seluruh kontrak baik perawat, guru dan seluruh honorer daerah yang ada di instansi dinas semua untuk di putuskan dan akan ada kontrak baru pada 1 Januari 2019.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas bersama tentang KUA PPS dalam RAPBD 2019 dan di pastikan dalam Minggu yang baru DPRD telah menyiapkan agenda jadwal persidangan untuk membahas APBD 2019.

“Dengan demikian kami pastikan di bulan Desember ini telah ditetapkan dan akan kami terapkan untuk melaksanakan itu di tahun 2019,” pungkas Plt Bupati Kabupaten Biak Numfor. red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.