Lenssapapua, Latar belakang penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Pembangunan Nasional, menisyaratkan proses perencanaannya dimulai dari bawah, baik tingkat kampung (desa), daerah maupun nasional.
Perencanaan pembangunan dimaksud adaah pelaksanaan yang dilakukan secara nasional maupun daerah antar wilayah regional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pembagian urusan baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan secara partisipatif dimulai dari bawah.
Demikian disampaikan Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Papua Barat Leonel R Koirewoa,SE, dalam laporan pembukaan Musrenbangda di wilayah ini tahun 2016 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017, yang berlangsung di Aimas Convention Centre, Kamis (14/4).
Seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman dimana pelaksanaan pembangunan saat ini diarahkan sesuai dengan karakteristik sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah. Artinya, percepatan pembangunan prioritas dari segala sektor dimensi pembangunan SDM, sektor unggulan, dimensi politik dan pemerintahan serta pelaksanaan otonomi khusus bagi kita di Papua Barat, ujar Leonel.
Dikatakannya, kondisi kita di Papua Barat saat ini berakhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2012-2016, yang tujuannya untuk menghasilkan rencana kerja pemerintah tahun pertama untuk RJMD tahun 2017-2021, serta usulan rencana usulan program provinsi ke pemerintah pusat.
Beberapa issu strategis yang menjadi program prioritas secara nasional maupun kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat, yang diisi dengan materi dari Bappenas RI, singkronisasi arah kebijakan nasional 2015-2019, RKPD se-Papua Barat.
Intinya, lanjut Leonel bahwa penyelenggaraan Musrenbangda yang dilaksanakan hari ini merupakan sebuah proses dari beberapa prakegiatan sebelumnya yang dihadiri oleh para Kepala Bappeda se-Papua Barat yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya di Manokwari. RIM/red
