Site icon Lensapapua.com

Masyarakat Minta Pemda Perhatikan Izin Mendirikan Dan Pengelolaan Bangunan

Lensapapua-Bintuni, Masyarakat meminta untuk Pemerintah dan pihak terkait secara Tegas harus memperhatikan dengan baik tata ruang pembangunan dan petakan wilayah zona pemukiman, Perkantoran, dan Gedung lainnya seperti tempat – tempat hiburan agar lebih di pertegas. Hal ini di sampaikan Masyarakat adat suku besar Biak Di Teluk Bintuni F. Mofu, kepada Sejumlah Awak media di sela kegiatan sosialisasi Pembahasan Raperda DPRD bertempat di Penginapan Kartini, kemarin.

Menurutnya jika tidak diperhatikan baik tata ruang pembangunan yang ada, maka kedepan bukan akan memperbaiki namun akan lebih memperkeruh jika terjadi pembiaran dan hanya sepihak dalam memutuskan sesuatu. Terlebih akan menjadi sorotan public terhadap bangunan – bangunan yang di bangun tepat di depan Zona wilayah ruang umum tanpa adanya papan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di terbitkan pihak terkait, serta juga berdampingan dengan tempat atau bangunan yang tidak semestinya alias tempat – tempat hiburan.

“ Kita bisa melihat banyak hal di Teluk Bintuni pembangunan suatu gedung serasa tidak seperti apa yang seharusnya menjadi harapan masyarakat. Meski mungkin telah tersusun dan terencanakan namun kami melihat faktanya belum memuaskan masyarakat. Hal ini karena masih terpeliharanya image ‘Pembiaran” di tengah dan kalangan Pemerintah itu sendiri tidak memperhatikan secara baik unsure pembangunan yang ada,”Ujarnya

Lanjut dia, seperi contoh pembangunan gedung keagamaan yang di bangun berhempitan dan tidak menerakan secara jelas papan IMB di depannya. Serta pembangunannya pun berdekatan dengan salah satu tempat hiburan malam. Hal ini dinilai sangat dilematis, pasalnya dengan nantinya di Perdakan hal terkait ketertiban umum dan IMB ini pembangunan bangunan – bangunan yang ada di nilai hanya sepihak.

“ Apakah kedepan akan membuat perubahan atau malah membuat keruh keadaan jika nantinya akan di pertegas denga aturan telah di bahas dan yang kemudian di Perdakan secara sah dan berkekuatan paying hokum??, ini harus di pertegas secaa baik sebelum terlambat. Karena ini menyangkut tata ruang dan pembangunan yang menurut masyarakat jangan ada pembodohan,”tegasnya

Masih kata dia, jika kedepan tidak di pertegas maka sama halnya Pemda dan pihak terkait tidak menghargai hak adat dan ulayat masyarakat setempat. Dimana sudah sejak sekian lama hal ini dalam etos pembangunan tidak merata dan hanya tumpang tindih tata ruang pembangunan dan sebagainya.

“Kita lihat lagi, seperti proses pembangunan Talit, atau drainese yang seperlunya tidak pada bentuk dan tempatnya dan terkadang tidak sesuai dengan RABnya. Juga seperti pelebaran jalan yang di lakukan, mengapa tidak di lakukan pada waktu awal pembangunan?? Tentu masyarakat adat kelak tidak akan menggugat dan berteriak menyuarakan apa yang menjadi haknya atas negrinya sendiri, “terang Mofu.

Mofu berharap, dengan apa yang menjadi apsirasi masyarakat, Pemerintah Daearh dan DPRD secara khusus yang telah ditunjuk sebagai wakil rakyat, harus lebih jeli dan bijak dalam memutuskan sesuatu. Agar kelak jangan meninggalkan sesuatu yang menjadi momok di tengah masyarakat, alias “jangan ada dusta diantara Pembangunan”, pembiaran, dan pembodohan. (ian)

Exit mobile version