Masyarakat Minta Dana Bagi Hasil Migas Dalam Bentuk Tunai

Peserta sosialisasi pengenalan industri hulu Migas

Lensapapua–  Terkait dengan tuntutan masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berada di ring I wilayah operasinal perusahaan yang mengelola Minyak dan Gas bumi (Migas) setidaknya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas harus bisa dibagi kepada masyarakat dalam bentuk tunai sebagai dana hibah, kata ketua LMA Mala Moi Sorong, Silas Ongge Kalami. Jumat (05/11)

Menurut Silas, program CSR (Corporate Social Responsibility) yang diberikan perusahaan kepada masyarakat harus dibedakan dengan dana hibah, kalau DBH memang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Migas, yakni pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, masa masyarakat adat tidak mendapatkan apa-apa.

Sementara diperusahaan PT.Freeport masyarakat bisa mendapatkan dana hibah setiap tahunnya 2 Milyar, lalu mengapa hal seperti ini tidak bisa dilakukan perusahaan Migas khusus kepada masyarakat adat pemilik tanah di Papua Barat yang wilayahnya terkena explorasi Migas, kata Silas.

Silas Ongge Kalami. Ketua LMA Mala Moi. (kiri)

Diakui Silas, memang program CSR yang telah diberikan perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk barang, beasiswa, dana pendidikan, pembangunan asrama dan lain sebagainya yang dikoordinir melalui LMA sudah berjalan dengan baik, tetapi masyarakat merasa menangis diatas sumber daya yang ada ini, ungkap Silas.

Meskipun memang sudah diatur dalam UUD 1945 tentang sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, tetapi masyarakat adat memiliki cara pandang sendiri-sendiri, bahkan masyarakat mengatakan bahwa tanah itu milik mereka sendiri sejak leluhur sebelum terbentuknya negara kesatuan RI. Dan masyarakat merasa memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam itu sejak turun temurun, jelas Silas.

Oleh sebab itu, bagaimana hak-hak tersebut bisa dihargai, penghormatan terhadap hak-hak tersebut, itu yang dibutuhkan masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak lagi melakukan demo-demo kepihak Legislatif bahkan kepemerintah daerah ataupun melakukan pemalangan jalan. Karena bentuk pemalangan jalan menjadi senjata bagi  masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah maupun pihak SKK Migas ataupun negara secara global untuk dapat mengoreksi diri, apa yang telah diperbuat kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan hal-hal yang menghalangi pembangunan didaerah kita ini.

Ditambahkan Silas, bahkan secara pribadi dirinya sering menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pemalangan-pemalangan atau apapun bentuknya, tetapi tetap saja masyarakat melakukan pemalangan sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah, pungkas Silas. (Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.