Lensapapua, Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun sejak disahkan pada akhir 2022 lalu DOB hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat itu telah berjalan hingga saat ini.
Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat, George Dedaida mengaskan bahwa pembentukan Papua Barat Daya telah melalui berbagai kajian, pertimbangan dan keputusan dari tingkat daerah hingga pusat.
“Ini sudah pada jalurnya, tinggal dimuluskan saja. Tidak perlu lagi ada kontroversi, sebaliknya kita harus bergandeng tangan memajukan daerah otonom baru ini. Pemekaran juga merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat,” kata George Dedaida.
Ia mengungkapkan, sebagai daerah yang baru saja dimekarkan wajar saja jika masih banyak kekurangan dalam pemerintahan. Provinsi Papua Barat tidak akan lepas tangan begitu saja sebagai provinsi induk.
“Wajar ya, bayi harus merangkak dulu sebelum bisa berjalan dan berlari. Komposisi pemerintahan saja masih belum lengkap dan definitif. Tapi dengan dukungan kita semua provinsi baru ini akan dapat menjadi provinsi maju di Tanah Papua dengan segala sumber dayanya. Provinsi Papua Barat masih memiliki kewajiban untuk mendukung daerah pemekarannya hingga beberapa tahun kedepan,” terang Dedaida.
Menurutnya sah-sah saja jika saat ini lebih banyak kebijakan pimpinan dibandingkan dengan keputusan secara resmi melalui rapat bersama di legislatif.
“Mengingat lembaga legislatif ‘kan belum terbentuk, kebijakan pimpinan itu sah saja. Yang penting jangan di sana kebijakan begitu dan di sini kebijakan begini. Semua masyarakat berhak untuk dapat merasakan kebijakan yang sama. Setelah pemilu 2024 nanti baru bisa ada peraturan resmi lewat penggodokan bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat. red
