Lensapapua, Perbedaan sudut pandang dalam bingkai pembangunan di tanah Papua harus disimpulkan secara bijak. Pasalnya selama ini pemerintah pusat selalu meng-klaim telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam mendukung pembangunan di tanah Papua, termasuk menggelontorkan dana dengan jumlah sangat besar melebih provinsi lain ditanah air. Begitupun klaim pemerintah daerah yang menyebutkan telah melakukan berbagai program strategis membangun segala aspek, namun secara realita di lapangan masih banyak masyarakat papua yang menjerit dan berteriak agar pemerintah selalu memperhatikan persoalan dimaksud.
Ditegaskan Tokoh Intelektual Papua Barat, Julian Kelly Kambu,ST., dengan perbedaan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat harus melakukan survey atau sensus dan sejenisnya terhadap persoalan kesejahteraan bagi masyarakat Papua ditengah besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Parat, sebagai contoh dari jumlah Orang Asli Papua (OAP), perekonomian, pendidikan dan tingkat kesehatan orang asli Papua, agar data tersebut semakin mudah dipertanggung jawabkan dan semakin mudah mengambil langkah menyelesaikan persoalan dimaksud.
Hingga saat ini, kata Julian Kelly Kambu, belum ada data dan penelitian secara real dilapangan terkait data-data tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. YUD/red
