Lensapapua, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya kecewa dengan pembagian proyek pembangunan kepada OAP oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai tidak berpihak kepada OAP.
Ketua KAPP PBD, Obeth Asmuruf kepada Lensapapua.com mengaku Dinas PU PBD hanya memberikan dua paket pekerjaan kepada lembaga yang ia pimpin.
“Sementara anggota kami saat ini yang terdaftar adalah sebanyak 59 perusahaan yang dimiliki oleh putra-putri OAP, dan semuanya telah menyerahkan profil perusahaan kepada dinas,’ kata Obeth.
Menurutnya, 2 paket pekerjaan senilai total Rp. 600 juta itu tidak dapat mengakomodir seluruh pengusaha OAP yang tergabung dalam KAPP PBD.
“Seandainya pun akan dibuat sistem daftar tunggu, jika hanya dialokasikan 2 proyek saja dalam anggaran setahun maka akan butuh kurang lebih 30 tahun agar semua anggota yang terdaftar saat ini untuk ikut merasakan paket pekerjaan itu. Dan ini menunjukkan ketidak berpihakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas PU dalam hal pemberdayaan masyarakat OAP,” papar Obeth Asmuruf.
Ia meminta kepada Dinas PU PBD agar mempertimbangkan pembagian proyek yang lebih proporsional kepada para pengusaha OAP, khususnya yang tergabung dalam KAPP PBD.
“Kami ada, putra-putri pengusaha OAP yang berniat untuk terlibat langsung dalam pembangunan memajukan daerah kami. Jangan ada diskriminasi dan tunjukkanlah transparansi kepada kami, maka kami akan mengabdi untuk Negeri ini,” pungkas Ketua KAPP PBD, Obeth Asmuruf. red
