Published On: Kam, Nov 8th, 2018

DKP Provinsi Papua Adakan FGD Kelembagaan SKPT Di Biak

Lensapapua, Pemerintah Provinsi Papua mengadakan Forum Group Discusion terkait Kelembagaan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Kabupaten Biak Numfor, diruang pertemuan Kantor Bappeda Biak (8/11/2018).

Plt. Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal menyampaikan bahwa masih ada kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait rencana zonasi wilayah perikanan dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) karena sampai saat ini Provinsi Papua belum membentuk RZWP3K tersebut.

“Hal ini masih terus digodok oleh provinsi sebab RZWP3K ini merupakan suatu aturan yang menetapkan masalah pemetaan di wilayah perairan,” ujar Iman.

Dikatakan Ada 12 SKPT (sentra kelautan perikanan terpadu) yang ada di di Indonesia, dan 3 diantaranya ada di Papua.

“Saat ini yang ada sekarang telah terbangun 3 SKPT di Papua skpt di Biak numfor, Mimika dan Merauke, untuk SKPT Merauke sudah jelas pengelolaan kewenangannya karena SKPT di Merauke merupakan Pangkalan Perikanan Samudra dalam klasifikasi kepelabuhan dan Perikanan di bawah pengelolaan UPT Pusat,” jelas Iman

Menurut Iman, untuk skpt Mimika dan Biak ini berada pada 2 TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yakni di Fandoi Biak dan di Pomako Mimika, dan untuk klasifikasi kepelabuhanan perikanan, TPI termasuk dalam penanganan provinsi.

“Kewenangan Kabupaten berada pada unit tempat pelelangan ikan saja oleh karena itu dalam menjalankan kehadiran 2 SKPT dalam 2 tahun anggaran kedepan kita harus pikirkan siapa yang akan mengelola saat ini,” tuturnya.

Plt. Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal. Dok/red

Plt. Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal. Dok/red

Walaupun sudah ada bangunannya tetapi cara Penanganannya, Siapa yang bertanggung jawab untuk kelanjutan ke depannya ini harus di pikirkan dan sekarang karena hampir 80% pembangunan sudah terbangun di seluruh SKPT ini.

Menjelang kesiapan pengelolaan tersebut diadakan forum group discussion ini dengan maksud agar mulai menggali kepentingan-kepentingan yang ada di daerah dengan mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan perairan dari 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi.

Agar masalah kewenangan provinsi tidak saling berbenturan sehingga seluruh pendapatan yang ada dari setiap Icon item bisa berjalan dengan sewajarnya dan benar-benar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Iman menambahkan, sebetulnya kendalanya adalah sudah tersediakah regulasi tentang retribusi-retribusi yang dibuat, misalnya SKPT sudah mulai aktif berjalan, kapal sudah mulai masuk, terjadi tambat, terjadi bongkar-muat kemudian parkiran sudah bergerak Seluruh aktivitas coldstorage berjalan, sewa lahan, air, listrik dan sebagainya.

“Adakah perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang ini, jangan semua jadi gratis ini kan malah kasihan di kita provinsi banyak diolah dieksploitasi tetapi bagi kita sendiri belum ada aturan tentang penarikan dan tidak bisa sembarang menarik retribusi tersebut,” tuturnya.

Hal itulah yang kita bicarakan di sini misalnya otomatis pengelolaan wilayah darat berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan perairan dari 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi itu sudah jelas
Tetapi pengelolaan kewenangan wilayah darat masih dilakukan oleh Kabupaten setempat.

“Salah satu contoh retribusi parkir, otomatis provinsi tidak menerima itu sepenuhnya kewenangan kabupaten, sewa lahan Industri, sewa air listrik itukan interaksinya darat otomatis kewenangan kabupaten, pungakas Iman Djuniawal

Hadir dalam FGD ini Ass.III dan Ass. II Pemda Biak Numfor, Direktur Usaha dan Investasi dirjen PDSKP KKP, Kadis Kelautan Perikanan Provinsi Papua, para kepala OPD, dan para pegawai eselon 3 dan 4 Pemda Biak. red

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>