Data Valid Sangat Penting Guna Penyusunan Anggaran Berbasis Gender dan Anak

Tinza. J. Idawadel.

Lensapapua –  Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) provinsi Papua Barat, melalui Kabid Data dan Kelembagaan Informasi, Tinza. J. Idawadel mengemukakan, bahwa kegiatan pelatihan pengelolaan data Gender dan Anak, yang dilaksanakan cara keseluruhan dikabupaten/kota se-Papua Barat,  ujarnya. Selasa (12/5)

Hal ini kata Tinza, agar pengelolaan data Gender dan anak diprovinsi Papua Barat bisa berjalan dengan baik, karena data-data ini dianggab sangat penting sekali guna penyusunan anggaran yang berbasis Gender dan anak, sehingga ada perhitungan-perhitungan anggaran untuk bagaimana agar perempuan bisa diberdayakan. Karena dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Ddaerah (SKPD) ada program-program kegiatan untuk bagaimana mengangkat peran serta perempuan dalam pembangunan, untuk itulah pentingnya data ini dikumpulkan, jelas Tinza.

Diakui Tinza, bahwa perhatian terhadap perempuan dan anak selama ini memang masih sangat kurang, akan tetapi beberapa tahun ini kegiatan-kegiatan bagi pemberdayaan perempuan dimasing-masing SKPD yang melibatkan perempuan dalam pembangunan sudah mulai berjalan dengan baik, urainya.

Dengan demikian, sangat kami harapkan agar melalui kegiatan ini,  data-data dari setiap kabupaten/kota se-wilayah Papua Barat ini, bisa terakomodir dengan baik, tentunya juga dengan adanya kerjasama diantara lintas sektor seperti Bappeda, BPS,  Dinas Pdan P, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya yang terlibat, ucap Tinza.

Tinza menambahkan, selama ini pihaknya juga turut  melibatkan BPS untuk mendapatkan data yang Valid, sehingga program ini bisa berjalan dengan data yang seimbang, selain itu juga ada kerjasama dengan Capil disemua kabupaten untuk mendapatkan data kependudukan, sehingga para anak-anak bisa mendapatkan AKTE Kelahiran.

Termasuk dengan kegiatan pemberdayaan perempuan didaerah-daerah ter-Isolir juga kami lakukan, dengan memberikan pengetahuan tentang masak memasak, jahit menjahit, mengatur managemen keluarga dan lain sebagainya, tentunya semua ini dimonitoring dan dievaluasi masing-masing kabupaten/kota sebagai mitra kolaborasi dari pemerintah provinsi Papua Barat, jelas Tinza. (Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.