Lensapapua– Terkait dengan usulan calon DOB provinsi Papua Barat Daya,semua persyaratan administrasi yang tercakup dalam PP 78 tahun 2007 harus lengkap.Harus ada juga keputusan Gubernur dan keputusan dari DPRD provinsi Papua Barat.Kata Teguh Setya Budi.
Perlu kita ketahui bersama bahwa calon DOB provinsis Papua Barat Daya belum ada persetujuan atau rekomendasi dari Gubernur Papua Barat. hal ini sangat penting sekali untuk di clearkan dan kita harus sama-sama dapat memaklumi hal itu.
Disamping itu juga Bupati kabupaten Raja Ampat belum memberikan persetujuannya kalau wilayahnya masuk dalam Calon DOB provinsi Papua Barat Daya.
Untuk kita ketahui bersama bahwa proses calon DOB tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan,seperti proses politik disitu ada peran DPR-RI,pemerintah dan ada juga peran dari DPD-RI,juga peran dari peran pemerintah pusat,provinsi,Kota dan Kabupaten.Beber Teguh.
Sehubungan dengan situasi saat ini dari para Legislatif yang memasuki masa Reses maka diperkirakan pada bulan Mei baru mulai diproses,dan saya harap rekan-rekan wartawan dapat memaklumi hal ini karena proses registrasi,proses politik,tergantung bagaimana hasil pembahasan antara DPR-RI,pemerintah dan DPD-RI.
Masalah ketuk palu nantinya didalam proses itulah yang akan menentukan.Semakin cepat persyaratannya clear baik secara administrasi,fisik kewilayahan dan teknis mungkin akan membantu mempercepat.Tetapi masalah deadline nya saya pikir DPR-RI masih mempunyai waktu sampai bulan oktober 2014 sebelum masuk masa berakhir.Imbuhnya
Disinggung mengenai tarik ulurnya permasalahan ini,Teguh menjelaskan bahwa dari sisi sebagai pemerintah kami tidak memiliki kapasitas untuk menolak atau memending,karena masalah DOB bukan sekedar hitungan angka-angka,tetapi masalah sosial politik juga sangat berpengaruh.kami tentu akan membahas hal ini dengan DPR-RI,DPD,Tetapi tentu disertai dengan data-data yang masuk dari pemerintah daerah baik itu provinsi maupun Kota dan kabupaten akan sangat berguna bagi berjalan nya proses itu.Jelasnya. (Red)
