Lensapapua– Aktivitas kantor Bupati Sorong nyaris lumpuh total karena masyarakat melakukan aksi pemalangan kantor Bupati untuk menuntut pembayaran ganti rugi tanah dan Tanaman Tumbuh milik warga yang terkena imbas pembangunan.
Masyarakat menuntut agar tanah dan tanaman tumbuh milik warga dapat segera dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong, karena bangunan rumah maupun tanaman tumbuh yang dahulunya digunakan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kini sudah tidak ada lagi.
Demikian aspirasi warga pemilik ulayat dari sejumlah distrik di Kabupaten Sorong yang kecewa karena sering mendapat janji pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh dari pemerintah daerah namun belum terealisasi, sehingga puncak dari kekecewaan tersebut berakhir dengan dilakukannya pemalangan menggunakan potongan kain merah khas masyarakat Papua.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, DR. Ir. Albertho H. Solossa,M.Si., menegaskan sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk pembayaran ganti rugi telah habis dibagikan, dan tuntutan warga akan ditindaklanjuti pada APBD Perubahan tahun 2016 yang waktu pembahasannya belum ditentukan, oleh sebab itu diharapkan agar warga dapat memaklumi dan memahami
Posisi keuangan daerah saat ini. Jumat (17/6)
Pemalangan berhasil dibuka kembali, setelah aparat kepolisian resort Kabupaten Sorong dibawah pimpinan Kapolres AKBP Rudy Prasetyo mendatangi kantor Bupati untuk melakukan dialog yang berakhir dengan pembukaan palang.
Aksi pemalangan kantor Bupati Sorong dilakukan oleh masyarakat dari berbagai marga yang tergabung dari empat distrik, yaitu distrik Mayamuk terdiri dari marga klawen, Malakabu, Faidan, Kokmala, dan marga Malagili, Sementara dari distrik Salawati, oleh marga Nibra dan Malakabu, termasuk sejumlah warga pemilik ulayat dari Maybrat. RED
