Sosialisasi Pembangunan Tapak Tower T/L 150 kV Arar-Aimas

20170201_121440

Lensapapua–  PT. PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua menggelar sosialisasi bersama dengan warga Distrik Aimas, guna klarifikasi kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman di lokasi pembangunan tapak tower T/L 150 kV Arar- Aimas, di Kantor Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa (1/2).

Kepala Seksi tata usaha negara Kejati Papua, Abdul rahman, menyampaikan pihaknya sebagai pendamping hukum dari PLN melalui MoU yang telah dilakukan untuk ikut mensosialisasikan klarifikasi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Namun, saat ini tidak ada pertentangan dari masyarakat yang cukup berlebih, hanya saja ada beberapa yang perlu dibenahi terkait kepemilikan tanah di lokasi yang akan dibangunkan tower nantinya.

“Tidak ada permasalahan yang berlebih, semua warga sudah menerima,” ucapnya.

Sementara itu, Frederik Nouriwari Deputi Manager Pertanahan PT. PLN UIP Papua, menyatakan, Karifikasi merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan tanah yang sudah disahkan dalam UU. Setelah melaksanakan sosialisasi pembangunan, identifikasi dilapangan dan inventarisasi, warga diberikan waktu untuk mengklaim tanah mereka.

“Tujuan dilakukan klarifikasi tersebut, untuk menyamakan data dilapangan dengan data yang diperoleh dari BPN atau data dari masyarakat yang diberitahukan saat sosialisas berlangsung.

Hal tersebut dilakukan, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan saat penyampaian ganti rugi berlangsung” kata Fredrik.

Kepala Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Yuri S.Sos mengatakan masyarakat mendukung program nasional tersebut, yang menyediakan 35.000 Mw diseluruh Indonesia. Kota dan Kabupaten Sorong memperoleh jauh lebih banyak dari wilayah lainnya, sebesar 150 Kv.

“Diharapkan tidak ada masalah yang terjadi, dan untuk sosialisasi selanjutnya akan melibatkan Badan Pertanahan Kabupaten Sorong, seluruh masyarakat mendukung program ini,” jelas Yuri.

Untuk ganti rugi yang dilakukan, harga yang diserahkan tidak berdasarkan musyawarah tetapi meallui kantor jasa penilai public, yang merupakan pihak ketiga yang direkomendasikan oleh undang-undang, karena di monitoring oleh BPK.

Sosialisasi sendiri dilakukan dibeberapa lokasi yang dilalui tower, mulai dari Mayamuk, Aimas hingga Kota Sorong. Pelaksanaannya akan dilakukan hingga 112 titik, mulai dari Kabupaten dan Kota Sorong. RED

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.