Lensapapua, Pelayanan kesehatan pada tingkat primer merupakan kunci dari efektivitas pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal tersebut mewajibkan BPJS Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi rutin, yang mana sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui penerapan pembayaran kapitasi berbasis komitmen pelayanan (KBK).
KBK adalah sistem pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan ke FKTP berdasarkan pemenuhan atau pencapaian 3 indikator yang diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan peserta JKN-KIS di FKTP. Adapun 3 indikator tersebut adalah angka kontak (tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP), rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik, dan rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke FKTP.
“Masing-masing FKTP dievaluasi untuk periode Maret sampai Mei untuk mendapatkan penilaian berdasarkan empat indikator tersebut. Selain itu, pada pertemuan ini juga membahas permasalahan yang dihadapi Puskesmas dan Klinik Pratama dalam implementasi sistem KBK, dan penyampaian umpan balik bagi FKTP. Diharapkan hasil dari pertemuan ini bisa mencari solusi dari permasalahan dan semakin memperkuat komitmen masing-masing FKTP untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih baik lagi.” Jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Harbu Hakim pada sambutannya, Kamis (08/08/2019).
Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Primer BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Hartati mengungkapkan bahwa rata-rata pencapaian rasio hasil pelaksanaan KBK FKTP masih belum mencapai zona aman. Hartati mengungkapkan beberapa hal yang menjadi harapannya untuk perlu ditindaklanjuti dan ditingkatkan untuk perbaikan pelayanan faskes diperiode berikutnya.
“Sebagian besar angka kontak FKTP se Sorong Raya masih kurang kurang dari 70% atau dibawah zona aman serta angka rujukan masih diatas 15%. Hal ini dikarenakan masih banyak FKTP yang belum optimal dalam menginput laporan kunjungan (sakit dan sehat) ke dalam aplikasi P-care, implementasi rujukan online belum maksimal penginputannya secara realtime, serta peserta yang datang ke FKTP masih belum seluruhnya membawa kartu,” ungkap Hartati.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Lydia Kurniawan menyampaikan harapannya dari hasil evaluasi tersebut untuk lebih meningkatkan kinerja dan komitmen masing-masing FKTP demi keberlangsungan Program JKN-KIS kedepannya.
“Perlu kita tanamkan prinsip adanya Program JKN-KIS ini tentang pemberian pelayanan kesehatan harus berdasarkan kebutuhan medis/peserta, bukan berdasarkan keinginan. Saya harap dari evaluasi ini, komitmen kita (FKTP) akan semakin kuat untuk mencapai hasil yang optimal terkait 3 indikator penilaian tersebut,” tutup Lydia. ind/red
