Lensapapua, Universal Health Coverage (UHC) merupakan gelar yang diberikan kepada daerah dan pemerintah daerah yang berhasil menjamin masyarakatnya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dengan persentase minimal penduduk terdaftar di atas. . 95% dari populasi umum. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (NHP) merupakan langkah penting dalam implementasi upaya pencapaian UHC. Panduan ini menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya berperan penting dalam memastikan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua, dapat memperoleh manfaat layanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama pada Rabu (06/07).
Pupung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemerintah di wilayah Barat Daya Papua yang telah berkontribusi besar dalam mendukung komitmen peningkatan cakupan UHC sehingga kini menyandang predikat CSU secara utuh. Ketika sampai di CSU Non Cut Off, masyarakat Papua mempunyai akses yang lebih baik untuk mendapatkan jaminan kesehatan, yakni dengan mendaftar hari ini maka hari ini status kepesertaannya aktif.
“QSUT merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem kesehatan yang komprehensif dan berkeadilan. Sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat penyelenggaraan program JKN sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. ,” kata Pupung.
Pupung menambahkan, saat ini cakupan UHC di wilayah Barat Daya Provinsi Papua sudah lebih dari 98%, sedangkan aktivitas peserta juga lebih dari 90%. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat berbagai pihak untuk memastikan layanan kesehatan terdistribusi secara efisien dan merata, serta mendukung upaya pemerintah dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Kami sangat bangga dengan keberhasilan ini, yang tidak lepas dari implementasi Inpres nomor 1 tahun 2022. Tingkat keaktifan peserta juga sudah mencapai 90% yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang merasakan manfaat dari layanan yang tersedia. ,” tambah Pupung.
Selain itu, Pupung juga menjelaskan bahwa pada tingkat kota dan kabupaten di Papua Barat Daya, penerapan UHC juga telah menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana seluruh wilayah di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk kota dan seluruh kabupaten, mampu melampaui hasil. masing-masing dengan cakupan peserta di atas 98%, maka tingkat aktivitas peserta di masing-masing daerah yaitu Kota Sorong sebesar 91,55%, Kabupaten Sorong 95,75% dan Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw mencapai tingkat aktivitas peserta di atas 99%. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah. “Seluruh daerah di Papua Barat Daya antara lain Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Raja Ampat mampu meraih predikat CHU tanpa ukuran. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dan daerah. pemerintah, serta komitmen untuk terus meningkatkan sistem kesehatan. “Ke depan, kami berharap kerja sama ini terus dijaga dan diperkuat, memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses optimal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” jelas Pupung.
Dalam kasus lain, Ny. Letisia, salah satu peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah daerah, menceritakan pengalaman positifnya. Ia mengungkapkan besarnya manfaat yang dirasakan program JKN, terutama dalam situasi darurat dimana biaya pengobatan bisa sangat tinggi. Berkat JKN, ia dan keluarga tidak perlu khawatir dengan beban biaya rumah sakit yang tinggi, yang seringkali menjadi tantangan besar bagi keluarga yang kekurangan finansial.
“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya JKN. Saat minggu lalu anak saya demam tinggi, kami bawa ke RS dan semua biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh JKN tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan,” ujar Ibu Letisia selaku dia membawa putranya untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Kota Sorong.
Selain itu, saat ini ia menderita gangguan paru-paru sehingga memerlukan pemeriksaan rawat jalan rutin. Dengan JKN, Ibu Letisia merasa lebih aman dan tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan saat berobat. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah setempat yang telah membantu saya dan keluarga untuk mendaftar menjadi peserta BPJS sehingga kami tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Saya berharap kedepannya seluruh warga khususnya di Kota Sorong dan sekitarnya daerah, mereka akan menikmati manfaat yang sama dan mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik,” kata Letisia. red
