banner 728x250

Perusahaan Yang Tidak Taat Pada Permenakertrans RI Dianggab Illegal

banner 120x600
banner 468x60

Marthen Rahandra SH.MH.Kabid PPHI Kabupaten Sorong.

Lensapapua–  Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sorong melalui Kabid penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) Marthen Rahandra, SH.Menyampaikan,pelaksanaan sosialisasi Permenakertrans RI No.19 tahun 2012,Telah dilaksanakan dengan mengundang  Narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)RI.Dari Bidang Direktorat.Katanya. Kamis 14/8.

banner 325x300

Dan telah dijelaskan apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pemberi kerja maupun perusahan pemborongan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.Jelasnya.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dan menjadi sorotan dari pemerintah kabupaten Sorong maupun Media Massa dan masyarakat termasuk para pekerja,Maka mengacu pada Permenaker No.19 tahun 2015 pasal 5,yaitu sebelum perusahaan memberikan pekerjaan pada perusahaan pemborongan pekerjaan maupun perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, wajib hukumnya perusahaan pemberi kerja tersebut melaporkan kedinas tenaga kerja kabupaten/kota tempat dimana kegiatan pekerjaan itu dilaksanakan.Bukan tempat dimana kantor perusahaan tersebut berdomisili. Tegasnya.

Marthen menegaskan, yang menjadi permasalahan adalah banyak kantor perusahaan-perusahaan tersebut berdomisili diluar daerah kabupaten Sorong.Seharusnya langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan pemberi kerja tersebut adalah dengan melaporkan pada Disnaker setempat,lalu pihak Disnaker akan melakukan pemeriksaan dan penelitian agar dapat diajukan pengantar untuk mendapatkan rekomendasi dari Disnaker provinsi untuk dapat mengikuti Tender. Jelasnya.

Dengan demikian, pekerjaan tersebut  sesuai dengan Undang-Undang dapat dinilai apakah bisa di out Sorching atau kah tidak.Apakah pekerjaan tersebut bisa diberikan kepada perusahaan pemberi kerja atau pada perusahaan pemborongan pekerjaan maupun perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau tidak. Imbuhnya.

Akan tetapi sampai dengan saat ini,semua perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini baik PetroChina,Pertamina Kilang,bahkan Pertamina JOB,Pertamina EP Klamono dan Pertamina Linda Sele, samasekali tidak pernah melaporkan kedinas tenaga kerja kabupaten Sorong,bahwa pekerjaan tersebut Korps atau Non Korps,bisa di Out Sorchingkan atau pun tidak.Tegas Marthen.

Marthen menambahkan,yang lebih rusak lagi yang terjadi sekarang ini karena perusahaan-perusahaan tersebut telah melaksanakan Tender pemborongan pekerjaan pada perusahaan-perusahaan di Jakarta maupun yang ada di Sorong. Ungkapnya.

Oleh karena itu, jika seluruh perusahaan tersebut tidak taat dan patuh pada Permenakertrans No.19 tahun 2012,dengan kurang lebih 16 persyaratan yang harus dipenuhi, Maka perusahaan itu dianggab Illegal. Pungkas Marthen. (Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.