Satgas KorSupGah KPK Tagih Komitmen Seluruh Kepala Daerah se-Papua Barat Terkait Validasi Data Kependudukan

Marulitua Manurung. Anggota Satgas KPK

Lensapapua–   Sebagai tindaklanjut dari rapat koordinasi yang telah diselenggarakan pada 9 Oktober lalu, bahwa  seluruh kepala daerah se-Papua Barat sudah melakukan penandatanganan serta berkomitmen untuk membenahi data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu data penduduk se-Papua Barat yang terdaftar di Kementerian sosial harus mendapatkan BPJS, program Keluarga Harapan, Beras Miskin (Raskin)  dan lain sebagainya.

 

Kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata masih ada sekitar 63 persen yang belum sepadan atau tidak sesuai dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sehingga diharapkan seluruh kepala daerah tidak hanya berkomitmen, tetapi butuh tindakan nyata dalam pengelolaan data kependudukan dari masing-masing daerah. Kata Marulitua Manurung. anggota Satgas KorSupGah KPK wilayah VIII. Selasa (19/11)

 

” Diharapkan seluruh kepala daerah se-Papua Barat dapat melakukan tindakan konkrit dalam hal menganggarkan dana bantuan sosial maupun menyediakan personil untuk membenahi data, melakukan veryfikasi dan validasi data, sehingga apa yang sudah disepakati bisa benar-benar terwujud”, harap Maruli.

 

Maruli menambahkan, pada 2020 mendatang kami akan tetap memonitor dan menagih komitmen bupati/walikota dengan harapan bisa benar-benar berhasil, mengingat data kependudukan juga tidak terlalu banyak.

 

Mengingat hal ini adalah Bantuan Sosial (Bansos) yang ditangani Kementerian sosial, maka jika saja seluruh pemerintah se-provinsi Papua Barat serius mengintegrasikan antara DPKS dan daftar penerima hibah Bansos diprovinsi Papua Barat, maka diyakini pasti bisa. sehingga setiap pengangggaran dan penyaluran hibah Bansos akan termonitor dan terkontrol dengan baik.

 

Kemudian penyalahgunaan dana-dana hibah Bansos dapat diminimalisir kepada pihak yang fiktif, semisal ketika diverifikasi, ternyata penerimanya tidak ada, atau yang tercatat dipengeluaran dengan yang riil dilapangan berbeda, atau Mall administrasi.  ungkap Maruli. red

 

 

 

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.