Lensapapua- Terkait dengan penggunaan anggaran, Wakil Bupati Sorong Suko Harjono, S,Sos.,M,Si., mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum yakni Polres Sorong dan Kejaksaan negeri Sorong, ujarnya, Selasa ( 05/01)
Polres Sorong telah menyoroti adanya SKPD dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Sorong yang disinyalir telah melakukan penyalahgunaan anggaran, tetapi kami menyampaikan hal ini kepada Polres Sorong dengan penuh perhatian untuk bagaimana kita dapat menyelesaikan itu dengan baik.
Maka menurut Suko, dengan terbentuknya Majelis Pertimbangan- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ( MP-TPTGR ) apa yang dapat kita lakukan, akan kita coba untuk menyelesaikannya secara internal terlebih dahulu, dan kemudian aman tidaknya dalam realisasinya harus dapat dipertanggungjawabkan, jelasnya.
Oleh karena itu, kalau ada undangan dari Bupati maupun dari Wakil Bupati yang sifatnya untuk seluruh pimpinan SKPD harus dapat dihadiri, karena ada hal-hal yang perlu untuk segera ditindaklanjuti.
Diakui Suko, dirinya mengapresiasi bahwa apa yang diragukan ditahun 2014-2015 pendahuluan, sudah ada tindaklanjut dari pihak inspektorat, yang mana penilaian sementara dari BPK-RI perwakilan Manokwari adalah Kabupaten Sorong yang pertama sekali yang bisa dengan cepat menyelesaikan hasil tindaklanjut tersebut, ungkap Suko.
Dengan demikian hal ini menjadi apresiasi bagi kita semua, karena hasil yang kita capai ini tidak terlepas dari kebersamaan, proaktif kita semua dalam bersinergi, maka kalau ada persoalan yang sifatnya perlu untuk diamankan, harus kita amankan karena kita berada dalam satu sistim, jangan saling menjatuhkan satu sama yang lain.
Ditambah Suko, diawal tahun 2016 ini kami sangat berharap, agar apa yang menjadi visi-misi pemerintah daerah harus dapat dilaksanakan dengan baik dan bersungguh-sungguh, harap Suko. Red
