Lensapapua – Gubernur Papua Barat, melalui Kepala Dinas Kehutanan Ir.F.H. Runaweri,M,Si., mengemukakan terkait dengan revisi tata ruang wilayah provinsi yang diusulkan sekitar 2 juta hektare.
Tapi yang direkomendasikan gubernur 1,6 juta hektare. Sedangkan yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu 750 ribu hektare, ujarnya dihadapan Ketua Komisi IV DPR bersama rombongan di Kabupaten Sorong, Selasa (21/4).
Sasaran kita yang pertama adalah di Pulau Teleme Kabupaten Sorong dan Pulau Doom Kota Sorong, agar datanya tidak terjadi tumpang tindih maka dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri yang akan memprosentasikan. Namun yang menjadi harapan kami agar dengan pertemuan ini semuanya untuk diperketat.
Sementara itu, Arief Juwono dari Deputi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, melihat berbagai perkembangan yang terjadi merupakan suatu tantangan bagi kita semua, tapi bagaimana bisa diatasi secara baik.
“Yang paling penting, kata Khaeruddin, adalah bagaimana menjunjung tinggi atau metode-metode dengan penuh kehati-hatian supaya bisa mencapai tujuan utama, yaitu keseimbangan antara sumber daya alam dan lingkungan hidup,” paparnya.
Kemudian dari hasil lapangan akan kami sampaikan ke Menteri LH dan Kehutanan, mudah-mudahan bisa diproses masalah tata ruang di wilayah Papua Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Sorong. (rim/Red)
