banner 728x250

Seluruh Bandara Di Papua Barat Tidak Memiliki Amdal

banner 120x600
banner 468x60

banner 325x300

Ir.Jacob Manusawai,Kepala Bapedalda PB

Lensapapua  Seluruh bandara yang ada di papua Barat  tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Amdal ). UJar Jacob Manusawai, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) Provinsi Papua Barat.Selasa 22/10.

Sebenar nya hal ini bukan hanya tugas dari Bapedalda  semata,  termasuk juga tugas dari biro hukum yang harus menjelaskan tentang Undang-undang nomor 32.Namun karena tidak ada sinkronisasi,tidak ada konsultasi yang dilakukan akhir nya sampai saat ini Amdal itu tidak ada. Terangnya.

Seperti  kenyataan yang sudah terjadi seperti sekarang ini, pembangunan Bandara sudah selesai dan bahkan sudah dioperasikan, masih ada jalan keluar yang akan ditempuh.namun tentu nya ada mekanisme pembuatan dokumen nya.Akan tetapi kita masih menunggu Peraturan Menteri ( PerMen ) yang baru.

Sampai sejauh ini Sosialisasi  tentang Peraturan  Menteri  tersebut sudah kami laksanakan bahkan  surat secara administrasi pun sudah  kami layangkan, bahkan melalui Media –media cetak dan elektronik pun sudah kami lakukan namun sampai saat ini tidak  di respon. Jelasnya.

Jika suatu saat nanti ada komplain dari masyarakat akibat pembangunan tersebut, maka mereka lah yang akan bertanggung jawab di pengadilan, dalam hal ini jika tidak dapat memberikan bukti dokumen yang sah.Dan semua anggaran belanja Negara akan tetap di Audit oleh BPK, termasuk pembangunan bandara tersebut.maka dokumen itu akan menjadi landasan  bagi mereka saat diperiksa nantinya. Imbuhnya.

Sementara untuk pembangunan Bandara yang di bangun sebelum ada nya Papua Barat, maka  Provinsi Papua lah yang kan bertanggung jawab untuk hal tersebut.Dan yang paling penting Undang-undang itu lahir pada tahun 2009.

Dokumen lingkungan  itu menjadi penting sekali karena  dokumen itu menjadi jaminan bahwa anggaran ada di dalam nya. Dan pencairan anggaran itu dilakukan disertai dengan bukti dokumen yang ada. Pungkasnya. ( Red )

banner 325x300

Respon (1)

  1. Harusnya ada harmonisasi dalam kebijakan sehingga semua tidak saling menyalahkan…
    inilah bukti bahwa kesadaran dan etika lingkungan masih belum merasuk ke dalam semua komponen masyarakat… pejabatnya masyarakatnya aparaturnya pemangku kepentingan… perlu peningkatan kesadaran sebagai pondasi yang baik di manokwari maupun papua barat.hehehehe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.