Lensapapua– Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Kampung menjadi PNS menjadi suatu hal yang luar biasa dilakukan pemerintah pusat agar sekretaris kampung ini tidak dialihfungsikan. Dengan demikian diharapkan mereka bisa menata administrasi pada pemerintahan kampung.
Artinya, mereka bertugas langsung di tempat itu sifatnya mentap dan tidak bisa dialihfungsikan di tempat yang lain selama kurun waktu tertentu, ujar Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono, S.Sos, M.Si kepada insan pers, Rabu (5/11).
Kenapa sekretaris kampung diangkat menjadi PNS, karena pemerintah pusat berkeinginan untuk memotivasi para aparat tersebut akan berdampak positif fungsi yang ada pada aparatur kampung tersebut.
“Lanjutnya, dimana akan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang akan berlaku tahun 2015 maka ada kesiapan kami dari pemerintah daerah harus mempersiapkannya dengan baik terutama SDM sebagai administator kampung agar betul-betul lebih baik, salah satunya ilmu pengetahuannya bagaimana bisa mengatur daripada berbagai program pemerintah pusat,” harap Wabup Sorong.
Apalagi ke depan dengan mendapat dukungan-dukungan dana yang begitu besar yang akan dikucurkan ke setiap desa atau kampung akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan kampung itu sendiri.
Dengan adanya pelatihan awal bimtek bagi sekretaris kampung dari Kemendagri melali Dirjen PMD pada Selasa petang kemarin merupakan suatu harapan besar kami dalam implementasi di lapangan nanti bisa diterapkan dengan baik. Hal ini tentu dibarengi dengan dukungan sebagai bentuk keberanian dari pemda yang apalagi tidak dilakukan oleh pemerintah pusat maka kita harus lakukan sinergitas sebagai penyeimbangnya.
Karena bagimanapun mereka (sekretaris kampung) adalah perangkat kita yang ada di tingkat paling bawah maka terus didorong, yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian lebih baik. Pertimbangan lainnya, bahwa desa atau kampung bisa meningkatkan kesejahteraan, karena mereka jugalah yang mempunyai rakyat. Jadi potensi yang mereka miliki perlu kita berdayakan dengan sebaik-baiknya, beber Suko Hardjono. (rim/Red)
