Lensapapua– Provinsi Papua Barat membawahi 12 kabupaten dan 1 kota, dari ke-13 jumlah pemerintahan daerah yang ada saat ini, baru ada 4 pemerintahan daerah yang bisa meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penjelasan ini disampaikan oleh kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat, Sumitro, Kamis (07/5)
Kata Sumitro, predikat ini bisa diraih tentunya harus melalui beberapa tahapan dan aturan yang disesuaikan dengan penggunaan keuangan pemerintah daerah, adapun opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yakni, bahwa pemeriksaan itu yakin terhadap empat hal yaitu.
Adanya kesesuaian antara laporan dengan standar akuntansi pemerintah, sistim pengendalian internal berjalan dengan baik dan handal, semua peraturan yang terkait dengan laporan keuangan ditaati dan tidak ada penyimpangan, maka jika keempat hal ini bisa diminimalisir, laporan tersebut apakah itu WTP atau WDP tinggal masalah besaran masing-masing, karena yang menentukan adalah BPK, jelas Sumitro.
Dengan demikian terkait dengan prediksi BPK-P perwakilan Papua Barat yang memprediksi bahwa pemerintah provinsi Papua Barat akan mendapatkan predikat WTP adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK Pusat, dan itu baru hanya prediksi, belum bisa saya pastikan, jadi kita tunggu hasil dari BPK Pusat, Kata Sumitro. (Red)
