Lensapapua– Kabid Veryfikasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Ary Wijayanti SE.MM.Berharap agar dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih pemerintah daerah Kabupaten Sorong, Karena containin dari pada laporan keuangan tersebut tergantung dari intitas akutansi. Demikian penyampaiannya saat diwawancarai media online Lensapapua.com. Rabu 23/7.
Lebih rinci Ia menjelaskan bahwa Intitas akutansi tersebut ada pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Olehnya itu kesiapan dari pada bendahara tiap SKPD tersebut harus kita benahi. Kita selalu ingatkan bahkan kita pun selalu rutin mengadakan pertemuan,apalagi dalam bidang Veryfikasi,kita sangat teliti dan ketat dalam hal percepatan penyampaian SPJ. Jelasnya.
Ia mencontohkan, jika salah satu SKPD belum menyampaian SPJJU atau pun JU nya,maka tidak diperbolehkan untuk memproses permintaan anggaran berikutnya. Bebernya.
Olehnya itu, rencananya kita akan berangkatkan sebanyak 82 Orang bendahara selama 1 minggu ke Jogyakarta.Karena kebetulan pelaksanaan ini kita jalani sudah pada pertengahan,ketika Pemda mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),Maka kita juga harus berlomba dengan kota/kabupaten lain di Indonesia.Pada intinya”siapa cepat maka dia yang akan dapat pengajaran lebih dahulu dari BPKP Pusat.Dan kebetulan juga kita bersama-sama dengan kabupaten Maybrat.Terang Ary.
Rencana nya pada bulan Oktober yang akan datang juga kita akan lakukan Bintek pada bendahara distrik dan kelurahan.Dengan demikian para bendahara yang sudah dibekali ini,nantinya dapat membantu memberi penjelasan kepada bendahara distrik dan kelurahan saat kita lakukan Bintek. Karena tenaga dari pusat itu kan terbatas,maka tenaga yang sudah siap ini lah yang harus membantu para bendahara yang baru belajar. Pungkasnya. (Red)