Pj. Bupati Sorong: Dibutuhkan Pemimpin Berjiwa Bersih Untuk Pengelolaan Pemerintahan & Keuangan Negara Dengan Baik

Saat melakukan penandatanganan
banner 120x600
banner 468x60
Pj. Bupati Sorong, Kajari dan Kapolres Sorong didampingi ketua DPRD usai menandatangani nota kesepahaman

Lensapapua – Sebagai penyelenggara negara dalam melakukan kinerja pemerintahan yang bersih, dibutuhkan jiwa pemimpin yang bersih sehingga kita dapat mengelola pemerintahan dan keuangan negara dengan baik.

 

banner 325x300

Demikian disampaikan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Moso, S. Soal,.MM,.M.AP,. Dalam sambutannya saat menggelar kegiatan ” Rapat koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong”. Rabu (10-05/23)

 

Dijelaskan Moso Nota kesepahaman bersama ini bukanlah hal yang baru, ini dilakukan setiap tahunnya, dimana kita bersepakat sebagai lembaga, melakukan pengawasan terhadap uang negara dan hal ini kita lakukan seharusnya bulan kedua dalam tahun 2023.

Saat melakukan penandatanganan

Namun sekalipun hal ini terlambat tetapi tidak mengurangi semangat kebersamaan kita, sesuai arahan Kapolres dan Kajari bahwa kita semua adalah ASN dan aparatur penegak hukum, kita berkomitmen untuk melakukan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding)

 

Negara sudah membangun sebuah sistem yang berangkat dari sebuah keprihatinan (kemiskinan) yang masih tajam dan pemerintah membentuk lembaga hukum untuk melakukan pengawasan.

 

Kita bersyukur bahwa KPK hari ini fokus kepada pembinaan dalam pencegahan,  dan kita ketahui bersama bahwa pengaduan masyarakat secara perorangan/ kelompok sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolres.

Para pimpinan OPD

Ada banyak Masalah yang terjadi dimasyarakat sehingga kita ketahui bahwa hari ini kita melihat berapa banyak aduan masyarakat kepada APH dan dalam konstruksi berpikir kita dalam menindaklanjuti Masalah yang terjadi dimasyarakat.

 

Moso meminta kepada aparat penegak hukum/APH agar dapat mendalami asal masalahnya dalam setiap aduan masyarakat yang ada.

 

Kita harus mengedepankan praduga tak bersalah, APIP yang dimiliki oleh Pemerintah daerah harus dapat mempelajari atas aduan dari masyarakat tersebut kepada APH seperti kasus dana desa.

 

Marilah kita terus bersinergi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan saya selaku Pj Bupati Sorong menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal hal dalam kegiatan ini yang kurang berkenan. Pinta Moso

 

Kegiatan ini dihadiri Pj. Bupati Sorong dan para pimpinan OPD, ketua DPRD, Kapolres Sorong dan Kajari Sorong. Red

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses