Penjelasan Bupati Sorong Pada Pembukaan Sidang Paripurna Istimewa dan Paripurna I DPRD Kabupaten Sorong

banner 120x600
banner 468x60

Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono, S,Sos.,M,Si. saat membacakan LKPJ Bupati Sorong T,a 2014

Lensapapua–   Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sorong, akhir tahun anggaran (T/a 2014) dan pembahasan dan persetujuan dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2015. Kepada DPRD, dilaksanakan diruang sidang DPRD Kabupaten Sorong,  Senin (11/5)

banner 325x300

Bupati Sorong, melalui wakil Bupati Sorong, Suko Hardjono, S,Sos.,M,Si. Dalam sambutannya mengemukakan bahwa, sidang paripurna  LKPJ kepala daerah tahun 2014, merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2014, yang telah disetujui bersama-sama dalam Peraturan Daerah (Perda) penetapan APBD dan perubahan APBD, T/a 2014.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ untuk kemudian dibahas oleh dewan bersama jajaran Eksekutif sesuai jadwal sidang yang sudah ditetapkan, dengan harapan bisa menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

Menurut Bupati, terkait penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan nota sisa perhitungan APBD, T/a 2014, penyampiannya tidak dilakukan bersamaan dengan LKPJ Bupati Sorong T/a 2014, hal ini disebabkan karena penyusunannya menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)

Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan angka pada pendapatan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dokumen LKPJ, T/a 2014 ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban pemerintah serta pertanggungjawaban pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk melengkapi LKPJ ini, juga turut disertakan dengan penilaian kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2014, kata Bupati. (Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.